Home Idea Beban Berat Pengganti Susi, Harus Beda dan Lebih Baik

Beban Berat Pengganti Susi, Harus Beda dan Lebih Baik

203
0
SHARE
Beban Berat Pengganti Susi, Harus Beda dan Lebih Baik

Keterangan Gambar : diambil dari mojok.co

Edhi Prabowo menggantikan Susi Pudjiasti menjadi komandan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.  Selama kepemimpinan Susi, bisa jadi KKP menjadi kementerian yang banyak disorot semua pihak. Dari tim istana, dan masyarakat luas.

Awal pengangkatan pengusaha asal Pangandaran menjadi menteri KKP sudah banyak dikritik. Sang presiden terpilih, Joko Widodo tetap teguh pendirian. Jokowi bersikukuh memilih dan mempertahankan, meski banyak kritik atas Susi. Nyatanya, perempuan yang ceplas-ceplos ini membuktikan dirinya mampu melawan tantangan yang diberikan padanya.

Susi dikenal sebagai pribadi yang tegas. Selama lima tahun menjabat, menteri satu ini sudah menenggelamkan banyak kapal asing yang merampok ikan di wilayah Indonesia. Slogan ‘tenggelamkan’ identik dengan Susi. Meski kinerja secara menyeluruh sebagai Menteri KKP tidak sepenuhnya bagus, publik menyukainya. Kinerja yang biasa saja-kerja menteri KKP bukan sekedar menjaga wilayah Indonesia dari serbuan perampokan ikan laut-namun banyak hal. Termasuk mendorong kesejahteraan nelayan, mendorong perbaikan perekonomian nelayan, dan masih banyak lagi. Memang, semua tugas itu tidak diselesaikan secara sempurna oleh Susi secara total.

Selain itu, Susi juga dikenal sebagai menteri yang keras kepala. Ia berani ‘melawan’ Luhut Binsar Panggabean atau lebih dikenal dengan sebutan LBP. Susi hanya sekali menghadiri rapat koordinasi dengan atasannya. Dan puncak sebelum Susi lengser, adalah bersiteru dengan LBP soal reklamasi di Bali. Susi pro lingkungan dan tidak pro investor. Akhirnya, karir Susi tamat.

Perjalanan fenonemal Susi berujung pascapilpres 2019. Usai kemenangan Jokowi, menteri Susi tidak diperpanjang lagi. Setelah berkali-kali bertemu, kesepakatan demi kesepakatan politik terbentuk. Prabowo yang awalnya menjadi lawan Jokowi, akhirnya bergabung di pemerintahan. Partai Gerindra besutan Prabowo otomatis menjadi partai pemerintah, meninggalkan kawan-kawannya yang bertahan menjadi partai oposisi. Dua jabatan di pemerintah dipegang Prabowo. Satu, Prabowo sang ketua umum partai, dan satunya lagi bernama Edhi Prabowo, pengikut setia sang jendral.

Incaran Partai Gerindra adalah kementerian pertanian. Namun, pihak pemberi jabatan menunjuk kementerian KKP. Ada daya, apapun menteri yang diberikan, sebuah kesempatan emas tetap direbut. Jadilah dua menteri jatuh pada Partai Gerindra. Menteri pertahanan dipegang ketua umum partai, Prabowo Subiyanto dan Menteri KKP diserahkan Edhi Prabowo, yang jelas-jelas berlatarbelakang bukan bidang perikanan dan kelautan.

Gagap Awal Sang Menteri

Saat menjadi wakil rakyat, Edhi Prabowo memang menangani perikanan dan pertanian di Komisi IV DPR RI. Dengan demikian, Edhi dipandang memahami kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan memajukan industri perikanan.

Namun perjalanan waktu yang belum setahun ini, terlihat bagaimana banyak ‘keteledoran’ yang diucapkan oleh sang menteri. Wacana yang bertentangan dengan pendahulunya, Susi Pudjiatuti, tanpa melakukan penjelasan lengkap menjadi awal bencana buat sang Edhi. Terlebih, beberapa pernyataan yang tidak layak untuk sekelas menteri.

Beberapa pernyataan Edhy, seperti bersedia mundur jika kinerjanya di sektor tersebut buruk. Edhy menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatan Menteri KKP, apabila tidak sanggup lagi menjalankan tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Khususnya menyelesaikan masalah para nelayan.  "Kalau saya emang tak sanggup. Saya akan mundur. Tapi saya usahakan dulu menjalankan tugas di KKP. Tapi saya yakin akan terus menyelesaikan masalah bagi nelayan ini,” ungkap Edhy.

Lainnya, Edhy meminta untuk tidak dipandang sebagai menteri. Ini dilakukan saat kunjungan perdana Edhy Prabowo untuk berdialog bersama nelayan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Pada kesempatan tersebut, Edhy meminta kepada para nelayan untuk tidak memandangnya sebagai menteri. Sehingga, para nelayan tidak sungkan untuk mengadu kepadanya. Sebuah hal yang sulit dilakukan nelayan. Di sisi lain, dengan keberadaan dirinya sebagai menteri, justru para nelayan berharap banyak untuk dibantu, dilindungi, dan diberi dorongan untuk menjadi nelayan yang lebih baik.

Terbaru, ide yang melambung ke depan, yakni akan melakukan lobi otoritas internasional agar nelayan RI diizinkan melaut sampai Alaska. Edhy berarguman, jika Indonesia bisa menangkap ikan di perairan internasional, akan berpeluang menambah devisa negara. Menurutnya, Indonesia memiliki hak menangkap ikan mencapai 500—600 kapal di perairan internasional.

Ide ini tentu saja mendapat tertawaan semua pihak. Alasannya sederhana, ngurusi laut sendiri saja belum sepenuhnya berhasil, malah ingin melaut ke tempat jauh. Indonesia sudah kaya dengan ikan, jadi buat apa jauh-jauh melaut untuk mencari ikan. Tentu pertanyaan lanjutan adalah, mampukan nelayan Indonesia? Merunut dari Kompas, jenis ikan Alaska Pollock adalah ikan yang hidup di Alaska. Ikan ini merupakan bahan pembuatan crab stick. Crab stick adalah salah satu produk olahan makanan beku yang banyak diminati. Crab stick tidak dibuat dari daging kepiting asli, melainkan dengan Ikan Alaska Pollock.

Selain jenis crab stick, ada jenis lain, yakni ikan pollock dan salmon yang hanya hidup di perairan Alaska. Belum lagi, soal proses regulasi dan membutukan transparasi yang harus dilakukan pemerintah ke depan, agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.

Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan Edhy sebelumnya, yang mengizinkan kebijakan ekspor lobster juga menimbulkan polemik. Wacana tersebut bertentangan dengan kebijakan menteri sebelumnya.

Semua ide-ide dari Edhy terlihat absurd. Bisa jadi, Eddy ingin memperlihatkan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pendahulunya. Ia tidak ingin dibawah bayang-bayang Susi. Edhy Prabowo ingin membuat dirinya memiliki kapasitas dan kualitas yang berbeda, yang harus berbeda, dan memiliki patron sendiri. Berbeda adalah menjadi keharusan. Sayangnya, ia tidak memperhitungkan hal lain, yakni Edhi tidak mampu mengkomunikasikan gayanya tersebut ke publik. Yang muncul adalah kesan beda dan kurang menguasai tugas dan tanggung jawab menteri KKP.

Edhy Butuh Teman Diskusi

Posisi menteri mungkin menyenangkan. Bisa pula membanggakan. Untuk partai, keuntungan berlipat. Bisa dipakai untuk menaikkan elektabilitas, bila menterinya mampu bekerja dan mendapat respons positif dari masyarakat luas. Dalam berbagai kesempatan, bisa dipakai untuk nyolong start, kampanye duluan.

Namun, jabatan menteri itu juga membuat sang menteri menjadi kesendirian. Ia merupakan pribadi yang kesepian, di tengah hirup-pikuk anak buahnya. Mayoritas menjadi asal bapak senang (ABS). Jumlah yang berani mengkritik, mengingatkan, dan member saran yang bagus, semakin berkurang. Ujungnya, ia menjadi pribadi yang kebingungan dan stress.

Ahli psikolog mengatakan gangguan psikologis kesepian merupakan suatu kondisi mental dan emosional yang umumnya ditandai oleh adanya perasaan-perasaan terasing dan kurangnya interaksi yang bermakna dengan orang lain atau pasangan.

Di sini, kami tidak ingin mengatakan bahwa sang menteri mengalami itu. Namun, sekedar warning atau alarm, bahwa kondisi sekitar yang tidak bagus akan memunculkan gangguan psikologis. Tentu saja, kita semua berharap Menteri Edhy Prabowo mampu mengatasinya. Bagaimanapun, kehadiran dan kemampuannya dibutuhkan untuk membenahi, memperbaiki, dan membuat lebih bagus KKP. Dan semua itu, dibutuhkan figure yang kuat dan mampu menyelesaikan.

Tantangan yang dihadapi seorang menteri sangat berat. Dia harus tetap  menjaga kewarasan berpikir dan menteri pasti membutuhkan teman diskusi. Teman diskusi ini sebaiknya dari orang luar, dan bisa menciptakan solusi.

Kekurangan dari Menteri Edhy Prabowo adalah ketidakmampuan menyampaikan wacana, mengirimkan pesan pada masyarakat melalui media. Media menangkapnya sesuatu yang absurd dan menjadi bahan pertentangan di masyarakat. bukan masyarakat senang atas ide-ide briliannya, jusrtu yang muncul adalah kemarahan-kemarahan yang tidak perlu.

Target harus berbeda dan lebih baik dibanding Susi menjadi beban mental Edhy. Ia mengetahui itu. Dan itu sangat membebaninya. Sejauh ini, tidak ada orang atau lembaga yang mampu menjadikan Edhy lebih baik. Bisa jadi, ini akan berlangsung terus, hingga Edhy terpuruk, terkena resufle.

Penutup

Politics is the art of possible, the attainable-the art of the next best. (Politik adalah seni dari kemungkinan, suatu yang dapat dicapai-seni dari (pilihan) yang terbaik berikutnya. Kalimat yang diungkapkan Otto von Bismarck, bapak pendiri Jerman yang lahir tahun 1 April 1815 di Prusia ini masih relevan sampai sekarang. Sebagaimana kebanyakan orang tidak banyak yang berpikiran bahwa Prabowo (Gerindra) berkoalisi dengan Jokowi (PDIP), dan bersatu dalam pemerintahan yang sama, nyatanya semua terjadi. Demikian pula dipilihnya Edhy Prabowo, tentu tak banyak yang menyangka. Entah apa alasannya, yang pasti, Edhy Prabowo yang dipilih. Ia didapuk menjadi  menteri KKP.

Begitulah politik. Kalau diibaratkan seni, pilitik itu adalah kumpulan dari pilihan. Seni tidak dibatasi dengan rumus ilmu pasti, yang hasilnya pasti. Satu ditambah satu adalah dua. Demikian pula, tiga kali tiga, hasilnya delapan. Semua kaku dan hasilnya hanya satu pilihan tunggal. Sedangkan seni adalah mengambil keputusan dari ribuan pilihan berdasarkan perspektif, nuansa, gaya, timing, momentum dan berbagai variabel seni lainnya. Kembali ke jabatan Menteri KKP, nama Edhy Prabowo yang muncul dan bulat.

Bisa jadi, Edhy memang dikorbankan. Pemilihan Edhy bukan kapasitas yang dimiliki. Namun, pemerintah ingin menguji pengganti Susi yang diharapkan mampu memiliki magnet bagi media massa. Memang ini sangat sulit, namun bukan berarti Edhy tidak bisa.

Seandainya Eddy tidak mampu membuktikan dan bekerja lebih baik dari Susi, pemerintah dalam hal ini Jokowi tidak terlalu rugi. Toh, ada mekanisme resufle yang bisa saja dilakukan. Resufle juga sesuatu yang haram dan tidak boleh dilakukan. Dengan dilakukan resufle, menjadi bukti (Partai Gerindra) terbukti tidak mampu bekerja. Pilihan pengganti bisa diserahkan pada orang yang dianggap mampu, bisa dari Partai Gerindra atau partai lain. Jika Gerindra, orang sudah apriori dengan menteri dari partai ini. Bila dari partai lain, Gerindra rugi dua kali. Sudah menterinya tidak capable, jabatan menteri jatuh ke partai lain. ibaratnya, sudah jatuh, tertimpa tangga. Kerugian ini akan berimbas pada pemilu berikutnya.

Menjawab semua itu, ada solusinya. Edhy membutuhkan teman diskusi, kawan konsultan, yang mampu menjembatani antara keinginan dan wacana yang digulirkan Edhy dengan media massa yang menjadi corong pada masyarakat.

Lalu siapakah dia? Tentu saja yang mampu memahami Edhy dan pemikiran-pemikirannya. Apakah bisa, kita tunggu saja, apakah Eddy bisa mendapatkannya. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Sekian

 

 

Heru Setiyaka

Mantan wartawan, penikmat kuliner dan perpolitikan Indonesia