Home BukuKita Blunder, Kontroversial, dan Simpang siur

Blunder, Kontroversial, dan Simpang siur

Buruknya Tata Kelola Komunikasi Pemerintah

100
0
SHARE
Blunder, Kontroversial, dan Simpang siur

Keterangan Gambar : Tulisan resensi buku di Jawa Pos, Minggu 31 Mei 2020

Judul               : Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19

Penulis             : Nurudin DKK

Editor              : Fajar Junaedi

Penerbit           : Penerbit Litera Yogyakarta

Tahun              : Cetakan Pertama, April 2020

                           X + 278 halaman

ISBN               : 978-602-5681-69-1

Harga              : Rp 50.000,00

Peresensi         : Heru Setiyaka

“Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting.”

     Sekilas pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanggulangan Covid-19 Achmad Yurianto terkesan biasa. Nyatanya, statemen itu memicu kontroversial di masyarakat. Ragam respons dan protes, terutama di dunia maya, begitu kencang, seakan-akan pandemi Covid-19 atau dikenal dengan sebutan Corona, penyebab dan penyebarannya oleh kaum miskin. Itulah salah satu blunder dari banyak kesalahan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari meremehkan, menjadikan guyon, dan hingga upaya memanfaatkan influencer, yang semua itu membuat pemerintah tampak bodoh di mata rakyatnya. 

      Semua tahu, Indonesia seperti negara lain. Tidak terbebas dari wabah Covid-19. Sebelum ada pengumuman resmi presiden Jokowi mengenai adanya dua warga yang positif, dua pendapat terbelah di masyarakat. Ada yang pro bahwa Indonesia masih terbebas dari wabah tersebut. Di sisi lain, ada yang kontra, dan begitu khawatir soal pandemi Corona yang sudah masuk Indonesia. Alasannya, lalu lalang warga dari dan ke China cukup padat. Sedangkan beberapa negara sudah mulai menutup akses dari negeri tirai bambu tersebut. Alasannya masuk akal, Virus-19 pertama kali muncul dan ditemukan di negara tersebut. Bahkan, korban di China juga tinggi, selain negara-negara lain semacam Italia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Iran, dan lainnya.

       Belum lagi, langkah pertama pemerintah yang tidak tepat. Seperti mendorong pariwisata di tengah pandemi, mengedepankan influencer untuk menetralisir informasi yang menyebabkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat, serta statemen menteri kesehatan yang terkesan menyepelekan persoalan berat ini. Terlepas dari itu semua, keakuratan informasi yang ditawarkan menjadi kunci buruknya komunikasi politik politik.

       Sebenarnya, apakah pemerintah mempunyai kepentingan politik atau tidak soal virus itu, bukan urusan kita. Yang penting kiranya adalah memberikan informasi yang menjamin keakuratannya. Mengapa? Agar masyarakat tidak semakin cemas. Masyarakat kalau membaca informasi dari kelompok anti pemerintah menjadi cemas. Sementara, membaca pernyataan dari pro pemerintah menjadi tenang. Perbedaan pendapat itu yang perlu segera diluruskan (Hal. 79).

       Itu sebagian masukan dari buku berjudul “Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19,” Tulisan dari Nurudin, salah satu penulis yang juga dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kritik itu ditujukan atas buruknya komunikasi politik pemerintah. Bagaimanapun, komunikasi politik itu tak sekedar menginformasikan pesan kepada masyarakat, namun ada sebagian dari masyarakat yang menyampaikan informasi, mendeliveri aspirasi, tuntutan, dan dukungan agar menjadi bahan untuk diolah dalam tubuh pemerintahan. Siklus pesan itu saling mempengaruhi. Bila hanya berjalan sepihak, akan timpang dan informasi yang sebenarnya tidak terungkapkan dengan baik. Siklus komunikasi yang tidak baik itu menghadirkan informasi yang simpang siur dan berakibat pada lahirnya hoaks. Informasi sampah atau hoaks lahir karena pelampiasan ketidaksukaan dan reaksi atas saluran komunikasi yang tertutup.

       Kritik lain juga ditulis oleh Benni Indo, mahasiswa pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Benni yang sehari-hari seorang jurnalis yang bertugas di Batu, Malang ini melihat keterbukaan informasi belum sepenuhnya dijalankan. Keterbukaan informasi, menurutnya, merupakan kunci menekan penyebaran atau penularan Covid-19. Di tengah kondisi yang serba mencemaskan ini, masyarakat membutuhkan infomasi yang transparan.

       Pengalamannya meliput persoalan pandemi ini dituturkan dalam Halaman 82-88, di buku tersebut. Saat ada yang positif terpapar Covid-19 di Jawa Timur, Pemkot Batu (Malang) seolah tidak serius menanggapi wabah ini. Saat dirinya menanyakan kepada kepala dinas kesehatan, tidak ada respons. Berbalik saat dia menanyakan hal sama kepada kepala bagian humas Pemkot Batu, responsnya juga tidak serius. Bahkan, menganggap pertanyaannya main-main. Ironis bukan?

       Satu pasien positif muncul di Batu. Informasi seharusnya bisa didapatkan satu pintu di Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dimintai keterangan tidak menjawab dan malah meminta menghubungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu. Lagi-lagi lembaga ini berkelit dan tugasnya hanya menyiarkan informasi ke publik, sementara data dan analisa masih berada di kedinasan terkait, dalam hal ini dinas kesehatan. Sungguh runyam bukan?

       Harus diakui, tidak ada satupun negara yang memiliki pengalaman mengatasi pandemi ini. Tidak juga China yang pertama kali mendapatkan wabah tersebut. Apalagi Negara Indonesia. Media massa pun menyikapi pandemi Corona ini berbeda pada awal-awal penyebaran. Mereka fokus pada perilaku masyarakat Wuhan, asal pertama Corona ditemukan, yang memiliki kebiasan menyantap hewan yang tidak lazim, seperti kelelawar.

       Semua berubah saat wabah Corona merembet ke negara lain. Persoalan wabah ini bukan semata pada kebiasaan menikmati kuliner ekstrem. Negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Vietnam, Australia, Philipina, dan Malaysia melaporkan adanya korban virus Corona. Warga Indonesia akhirnya ada yang menjadi korban dan angkanya terus meningkat dari hari ke hari.

       Rohman Budijanto dalam tulisan berjudul “Perihal ketelambatan negara menyadari keganasan Corona” melihat sebenarnya ada keseriusan pemerintah (meski terlambat) menanggulangi virus itu. Buktinya, sejak 28 Januari 2020 sudah menugasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjadi ujung tombak penanganannya. BNPB bersama Kementerian Kesehatan, Kemenlu, Kemensos, Kemendagri, dankementerian lain, di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Di mata Rohman yang juga pengajar di Jurusan Komunikasi FISIP UMM ini, low profile-nya BNPB (pemerintah) mengesankan kurang seriusnya penanganan wabah virus ini.

       Rohman juga mengkritis sikap pemerintah yang salah menekankan prioritas. Sikap rileks atau mencitrakan rileks, tidak sepenuhnya tepat. Obsesi prestasi ekonomi menjadikan kaburnya pemahaman atas keseriusan wabah Covid-19 ini. Komunikasi pemerintah yang muncul tetap berusaha memunculkan pendorong ekonomi. Seperti kucuran Rp 1,5 triliun subsidi kredit rumah murah. Harapannya sektor properti tetap jalan. Padahal, tidak terlalu ada hubungannya dengan penanggulangan Covid-19. (Halaman 139).

       Belum lagi, kebijakan pemerintah dengan daerah yang tidak sinkron. Keinginan me-lockdown Jakarta sebagai episentrum wabah, tidak disetujui pemerintah pusat dengan berbagai alasan. Padahal, langkah serupa sudah dilakukan beberapa daerah, seperti Papua, tegal, Tolitoli. Kota Surabaya juga sudah membatasi arus masuk keluar. Lebih banyak lagi lockdown ala kampung-kampung tersebar di berbagai daerah.

       Kritik Rohman, tampaknya pusat lagi-lagi melihatnya secara politis. Meski kekhawatiran pada penyebaran dan dampak kesakitan serta kematian virus itu sahih adanya. Orang pelosok sudah bisa mengakses berbagai info kengerian dari negara-negara yang terlanjur kewalahan dalam peningkatan penderita Covid-19.

       Selain kritis, apresiasi juga ditujukan pada pemerintah. Pemerintah akhir-akhir ini terlihat lebih bagus. Nada kebijakannya yang dikeluarkan lebih tanggap krisis, seperti menggratiskan dan meringankan tarif listrik kelas bawah, penundaan cicilan kredit motor, APBD yang dialihkan untuk penanganan Corona dan masih banyak lagi. Pilihan lebih fokus menangani Covid-19 tak lepas dari mengerucutnya pilihan-pilihan kebijakan yang lahir dari dinamika komunikasi massa.

       Tiga tulisan tersebut ada dalam bagian kedua, Quo Vadis  Komunikasi Publik Pemerintah Menghadapi Krisis. Dalam bagian kedua ini, ada 15 tulisan dari 15 penulis. Pada bagian ini memang lebih banyak mengangkat tentang persoalan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah kala menghadapi Corona Covid-19. Kegagapan pemerintah pusat mengelola komunikasi publik justru menambah kepanikan masyarakat yang menarik dari bagian ini, ekplorasi para penulis tentang tata kelola komunikasi publik pemerintah daerah. Adapun tulisan lain yang agak mirip, seperti mengulas persoalan pencitraan pemerintah di tengah penanganan virus Corona, adanya alasan religiusitas, kampanye work from home (WFH) yang digaungkan Gubernur DKI Jakarta, hingga aktivasi media digital pemerintah Jawa Timur.

       Tulisan yang muncul memang cenderung mengkritik soal kegamangan pemerintah menangani pandemi ini. Padahal, mereka harus berkejaran dengan waktu untuk segera mengambil langkah penanggulangannya. Banyak warga yang sudah tidak sabar. Indonesia terlalu lama berdebat, bebeda dengan China yang unggul dalam eksekusinya. Tulisan ini sekaligus ajakan untuk meniru China yang berhasil menangani wabah ini. Tentu dengan cara duplikasi dan memformat ulang dengan menyesuaikan kondisi Indonesia.

       Menurut Anang Masduki yang tengah menempuh pendidikan doctoral d Shanghai University China, pemerintah China sadar betul, bahwa tujuan komunikasi publik untuk menyediakan informasi kepada khalayak sasaran dan untuk meningkatkan kepedulian dan mempengaruhi sikap atau perilaku khalayak sasaran (Dijkzeul dan Moke, 2005). Indonesia, meminjam istilah Janet Beavin Bavales (1990), pemerintah menciptakan Equivokal Communication, yaitu menyampaikan informasi yang tidak jelas sehingga membingungkan. Oleh Coombs (2006) sudah diingatkan, prinsip utama dalam komunikasi krisis adalah terbuka, konsisten, dan penyampaian yang tepat. (Hal.63).

       Pada bagian pertama, ada 7 tulisan (8 penulis) yang dibuat. Tema yang diangkat adalah reaktualisasi komunikasi dalam krisis. Isinya, mengeksplorasi tentang perlunya aktualisasi komunikasi, baik secara teori, riset, dan praktek. Berdasarkan apa yang dialami dalam pandemi ini. Secara umum para penulis memaparkan persoalan komunikasi dalam menanggulangi pandemic Covid-19 di Indonesia dari sisi teori komunikasi yang mereka lihat.

       Duet penulis Moch.Imron Rosyidi dan Erwin Rasyid (hal. 21) melihat buble-buble baru dalam kamar gema Covid-19. Karakter tradisional masyarakat Indonesia yang masih percaya mitos, membuat disinformasi yang beredar semakin kompleks. Dialektika yang terjadi di masyarakat saat ini adalah kontestasi antara nalar dan logika medis versus mitos mitos alternatif penyembuhan Covid-19. Praktiknya, dua konsep itu sangat sulit untuk mencapai rasionalitas komunikasi. Menurut Jurgen Habermas, praktik komunikasi dapat mencapai konsensus ketika memiliki kedudukan dialogis yang sama dan didasarkan pada argument yang rasional (Forchtner and Schneickert, 2016).

       Upaya mencapai rasionalitas sangat sulit. Masyarakat lebih percaya mitos daripada realitas, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sarannya, mengajak masyarakat melakukan pembatasan internet dan pembatasan media sosial, terutama untuk menekan informasi mitos pandemik Covid-19. Pendekatan ini mungkin dinilai represif namun dalam situasi darurat pendekatan ini dinilai cukup efektif, karena menyangkut kebutuhan hajat orang banyak (Dutta, 2011).

       Lain halnya dengan yang dijabarkan oleh Nasrullah. Ia melihat hadirnya Covid-19 membuat perilaku berinternet berubah, sadar atau tidak, sukarela atau terpaksa. Pembatasan sosial atau social distance serta kampanye work from home (termasuk school from home) menjadikan perubahan perilaku masyarakat, yaitu revolusi digital. Teori Marshal McLuhan yang mengedepankan media determinism, menyusul technology determinism, sekarang menjadi Covid-19 determinism. Social experiment yang dilakukan Covid-19 menjadi trigger yang mengubah mindset bahwa belajar, bekerja, dan melayani masyarakat secara online adalah sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan.(Hal. 40). Secara umum, tujuh tulisan yang disajikan lebih pada teori dan pola komunikasi yang muncul sering datangnya wabah virus Corona ini.

       Adapun pada bagian ketiga, berisi 19 tulisan dari 20 penulis. Para penulis membahas tentang relasi media dan publik dalam informasi Corona, baik media massa maupun media sosial.

       Muhammad Himawan Sutanto membuka tulisan pada bagian ketiga ini dengan statemen keras bahwa, saat pemerintah mempersiapkan berbagai macam scenario untuk mengurangi perkembangan dan penyebaran virus Corona, ternyata tidak diimbangi dengan penyatuan informasi yang konstruktif dala membantu langkah tersebut. Ini  sebagai kenyataan yang menyakitkan. Ketidakpercayaan rakyat pada informasi resmi dari pemerintah tidak semata karena tidak ada sinkronisasi alur komunikasi. Ia merasakan masih belum habisnya residu politik pasca pilpres lalu.

       Kualitas komunikasi tidak semata disebabkan dari aspek penguasa semata. Konteks postmodern, produsen pesan tidak semata dikuasai penguasa, namun menyebar ke dalam individu-individu atau komunitas yang tidak bisa dipetakan secara kasat mata. Seperti halnya wabah Covid-19. Ternyata, wabah hoaks juga ikut menyertainya. Penyebaran wabah ini, disertai tingginya angka kematian, seharusnya ada langkah strategis dan taktis menanggulangi wabah ini, termasuk menutup informasi yang sesat tentang Corona. Kenyataannya, rakyat cenderung lalai. Ada dua penyebab, kredibilitas komunikasi pemerintah yang lemah, dan ada pemahaman bahwa ini adalah wabah orang kaya semata. Akibatnya, sense of belonging tentang ancaman wabah ini tidak satu persepsi. Sudah begitu, persepsi yang salah begitu dominan. (Hal. 151).

       Membanjirnya informasi Covid-19 di media sosial, facebook, twitter, instagram, tiktok, line, youtube, WA (whatsapp), dan beberapa bentuk media sosial lain menjadikan kegaduhan lalu lintas informasi. Keberlimpahan informasi virus Corona-19 didukung banyaknya orang membuat narasi soal wabah ini, juga tak semua komunikator pesan kesehatan memiliki kredibel. Pejabat atau siapa saja yang tak memiliki kapasitas ikut meramaikan pernyataan tak berguna.

       Saat informasi berkembang dan berkembang liar, masyarakat dituntut untuk cerdas dan bijak bermedia. Penanganan Covid-19 yang sudah memiliki protokol kesehatan saja, dalam pelaksanaannya simpang siur. Informasi menjadi tak seragam dan tak satu suara. Masing-masing pihak menterjemahkan sendiri-sendiri. (Hal.157).

       Pesan-pesan di media sosial, seperti tagar #DiRumahAja cukup menggema. Di sisi lain, perilaku mencolok akibat terpaan media sosial juga muncul. Kekhawatiran berlebihan, rasa was-was, rasa curiga, kecemasan merupakan bukti. Aksi seperti panic buying merupakan ekspresi dari kecemasan yang muncul, termasuk proteksi diri yang berlebihan oleh beberapa kalangan masyarakat. Semua itu disadari sebagai bentuk kebebasan penyebaran informasi di media sosial dan secara tak sadar membuat masyarakat cemas.

       Ada hal lain yang menarik yang ditulis Sihabuddin. Penulis yang cukup produktif ini melihat adanya kenyataan lain, yakni Corona ikut membunuh Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi (Hal. 175). Kata-kata prepare, menggantikan sedang mempersiapkan sesuatu; on the way saat mengutarakan maksud dalam perjalanan; planning  menggantikan perencanaan. Lainnya, ada kata image, share, trip, waiting list, check, work from home, lockdown, social distancing, hand sanitizer, dan masih banyak lagi, cukup mendominasi ranah percakapan masyarakat. Semuanya begitu mendominasi dan ‘membunuh’ bahasa Indonesia.

       Banyak orang sepakat, penyebaran Covid-19 yang begitu cepat mengakibatkan banyak orang panik. Kepanikan bukan hanya disebabkan mudahnya penularan virus, namun juga oleh ramainya pemberitaan seputar Corona di berbagai media. Respons warga terhadap Covid-19 begitu cepat degan mencari dan membagikan informasi secara aktif di media sosial. Semua media juga berlomba memberitakan. Hubungan saling menguntungkan, media butuh dibaca dan masyarakat mencari informasi menjadikan lalu-lintas informasi begitu cepat, termasuk hoaks yang menyertainya. Akibatnya, kepanikan melanda, ditambah tidak ada filter atas banyaknya informasi yang diterima.

       Persoalan literasi di masa krisis pandemi seperti saat ini memang penting bagi pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat dan kredibel bagi publik. Pemerintah-sebagaimana harapan Andre Rahmanto -harus memberikan informasi yang terkoordinasi dan konsisten, sehingga tidak membingungkan masyarakat. dalam konteks krisis Covid-19, pemerintah tidak siap dengan strategi komunikasinya. Misal, penunjukan juru bicara yang mematik beberapa kali complain dari publik dan itu sangat disayangkan. Yang patut dikasihani lagi adalah Ahmad Yurianto, di mana kemampuannya tidak begitu bagus dalam menguasai komunikasi publik, media handling, dan lainnya. Kalau melihat background ilmu kedokteran yang cukup serta data yang dimilikinya, seharusnya dia banyak terbantu. (Hal. 194).

       Andre Rahmanto yang juga Kepala Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS ini menegaskan, pentingnya pemerintah, media, dan warga masyarakat harus bekerja sama dan bisa memperlakukan informasi sebagai faktor yang membantu mencapai solusi, yakni informasi yang menambah kewaspadaan dan ketenangan bagi masyarakat. terutama pada masa krisis pandemi Covid-19 ini.

       Secara umum, ke-19 tulisan cukup beragam. Tema pandemi Covid-19 menjadikan masing-masing penulis kreatif dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, mesti temanya mengenai komunikasi di media massa dan media sosial. Terkait dengan media sosial, mereka sepakat bahwa tanpa kontrol dari masyarakat sendiri yang mengkonsumsi media, menjadikan mereka justru menuju ke arah negatif, seperti takut, was-was, cemas, dan khawatir. Mereka harus melakukan self sensore untuk tetap mengkonsumsi informasi dan menjadikan lebih waspada dan berhati-hati. Bukan sebaliknya, justru kecemasan dan kekhawatiran yang justru memperburuk imun diri.
       Buku yang dibuat secara kroyokan ini, ada 41 tulisan dengan 43 penulis direkomendasikan untuk dikoleksi dan dibaca siapa saja, masyarakat umum, mahasiswa komunikas, para praktisi public relations (PR), dosen, para pejabat pemerintah, dan praktisi media massa/ media sosial. Tulisan yang secara kilat ini didominasi para dosen dari jaringan dosen kampus Muhammadiyah, total 33 orang. Sedangkan “orang luar,” ada 10 orang non-Muhammadiyah, baik dosen, praksisi media, dan mahasiswa pascasarjana. Terlepas ada beberapa kekurangan, seperti beberapa tipo dan tema yang hampir seragam, menjadikan tulisan sedikit membosankan.

       Buku ini dibuat untuk tujuan mulia, di mana hasil penjualan 100 persen didonasikan ke MCCC via Lazizmu. Para penulis juga diwajibkan membeli buku tersebut. Karenanya, buku ini layak dikoleksi sekaligus menabung kebaikan.

       Buku ini terlahir berkat inisiasi oleh Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APIK PTMA), dan individu akademisi ilmu komunikasi di lingkungan PTMA dan perguruan tinggi ilmu komunikasi se-Indonesia. Selamat membaca.

--------------------------------------------------------------------------------

Heru Setiyaka

Konsultan Media dan Mahasiswa Program Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

Tulisan ini dimuat di Jawa Pos, 31 Mei 2020

https://www.jawapos.com/minggu/buku/31/05/2020/blunder-kontroversi-dan-simpang-siur/

https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20200531/281676847126822