Home Bedah Berita Blunder Presiden dan Hubungan Internasional

Blunder Presiden dan Hubungan Internasional

371
1
SHARE
Blunder Presiden dan Hubungan Internasional

Keterangan Gambar : Ilustrasi propaganda diambil dari oldfirestation.co.uk

Blunder. Lagi-lagi blunder dilakukan Jokowi dan tim sukses (timses)-nya.  Menyebut lawan politik dengan sebutan Propaganda Rusia tidaklah tepat. Saat berada di Solo, Jokowi di depan para pengusaha meubel yang menjadi ‘komunitas’ awal, ia menyebut lawan politik, yang tiada lain tiada bukan, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno denga istilah Propaganda Rusia. Beberapa media juga mengangkat pernyataan Jokowi tersebut. Mulai dari tribunews, detik.com, cnn, tirto.id, tempo.co, beritajatim.com, kompas.com, dan media mainstream lainnya. Hampir berbarengan, hari itu. Judul yang diangkat juga agak berbeda, namun angle beritanya hampir sama, soal tudingan penggunaan konsultan asing.

            Dalam banyak kesempatan, kubu Prabowo-Sandiaga sudah menyatakan bantahannya, tidak. Clear, tidak sekali. Berulang-ulang. Namun, entah mengapa, selalu saja tuduhkan terus dilancarkan, dan puncaknya adalah di Solo, beberapa waktu lalu. Istilah yang dipakai juga Propaganda Rusia, sangat tendensius dan kejam.

            Istilah Propaganda Rusia sendiri, dikenal di dunia barat. Tepatnya di Amerika, saat kemenangan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Propaganda Rusia dikenal dengan “Firehouse of Falsehood." Yakni, teknik propaganda yang memiliki ciri khas melakukan kebohongan-kebohongan nyata (obvious lies) guna membangun ketakutan publik. Tujuannya dari penggunaan teknik tersebut adalah mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi politik lawannya yang dilakukan lebih dari satu kali atau secara terus menerus (repetitive action).

Rusia Menolak

            Menggunakan istilah Propaganda Rusia, ada dua yang disasar. Pemakaian “orang Rusia” sebagai konsultan politik, dan cara “firehouse of falsehood” yang dipraktikkan. Dua-duanya sebenarnya tidak terbukti di kubu Prabowo. Bahkan, sebenarnya, untuk ‘menjatuhkan kehormatan’ dari lawan politiknya justru sering dilakukan kubu 01. Contoh nyata saja adalah soal tuduhan Propaganda Rusia yang nyatanya tidak terbukti, kubu 01 memiliki kemampuan ngeles yang maha ampuh, seperti yang ditunjukkan Jokowi saat ditanya soal Esemka, ngeles dan menghindari dari pertanyaan tersebut. Jejak digital sudah menunjukkan hal itu, saat ditanya soal guru honorer oleh wartawan, diwawancarai soal impor yang berjibun, harga-harga komoditas kebutuhan masyarakat banyak yang terus merangkak, selalu pertanyaan dan jawaban tidak singkron, dan kesan ngeles-nya begitu kuat. Kadang muncul pertanyaan kritis di hati kita masing-masing, sebenarnya memahami permasalahan atau tidak.

            Kembali ke Propaganda Rusia, kubu Prabowo tidak memakai memakai konsultan dari Rusia. Clear. Alasannya jelas, biaya konsultan mahal dan belum tentu memahami kondisi perpolitikan Indonesia. Demikian juga pemakaian konsultan dari negara asing lainnya, juga tidak ada. Semua merupakan pribadi dari dalam negeri. Sedangkan teknik firehouse of falsehood (FOF) dengan harapan mendapatkan keuntungan posisi politik sekaligus menjatuhkan posisi politik lawannya yang dilakukan lebih dari satu kali atau secara terus menerus (repetitive action), juga tidak. Bagaimana bisa dilakukan hal tersebut, saat semua media mainstream berpihak pada kubu 01. Perlawanan yang tidak seimbang dalam memainkan “media framing.”

            Tuduhan soal Propaganda Rusia menemui tembok yang tinggi. Fakta hoax yang diluncurkan istana, ada bantahan nyata. Tidak tanggung-tanggung Kedutaan Rusia yang menolaknya.       

            Rusia melalui Kedutaan Besar Rusia di Indonesia menegaskan, negaranya tak ikut campur dalam kontestasi pilpres di Indonesia. Ini keluar secara resmi dari Kedutaan Besar Rusia di Indonesia melalui twitternya, @RsEmbJakarta. Telak dan memalukan. Media mainstream juga banyak yang memberitakan soal bantahan itu. Tribunnews.com, cnbc.com, suara.com, cnnindonesia.com, kompas.com, voaindonesia.com, detik.com, timesindonesia.co.id, wartaekonomi.co.id,  dan juga situs yang selalu condong ke Jokowi, katadata.co.id.

            Kedubes Rusia juga menyebut istilah yang lahir dari pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016 tersebut merupakan rekayasa dan tidak didasarkan realitas yang ada. Pihak Kedubes juga membantah adanya campur tangan terhadap proses elektoral negara lain, termasuk dalam hal ini Indonesia yang dianggap sahabat dan mitra. "Posisi prinsipil Rusia tidak campur tangan urusan dalam negeri dan proses elektoral negara asing, termasuk Indonesia," demikian keterangan Kedubes Rusia dalam akun @RusEmbJakarta, Senin (4/2).

            Kenapa begitu beraninya Jokowi memakai istilah itu? Apa tidak melihat risiko yang akan keluar, termasuk hubungan luar negeri dengan negeri Rusia? Indonesia, melalui Jokowi sudah menyinggung “kedaulatan” negara lain, dengan menyebut Propaganda Rusia. Tanpa ada bukti nyata, semua itu menjadi fitnah dan tentu akan mengganggu hubungan internasional. Indonesia-lagi-lagi melalui Jokowi harus melakukan permintaan maaf kepada Rusia, sebagai bentuk kesalahan menyebut FOF dengan Propaganda Rusia. Rusia-secara negara, secara pribadi (orang Rusia) tidak ada yang ikut dalam proses demokrasi dengan ujung pemilu pada April mendatang, tidak mendapat dan mencari keuntungan di balik pesta demokrasi di Indonesia. Justru, pernyataan dari Jokowi, justru merugikan mereka (Rusia). Beranikah Jokowi minta maaf? Mampukah Jokowi berbesar hati meminta maaf pada Rusia? Mari kita tunggu bersama. Jika tidak (pernah) ada, Jokowi sudah melanggar etika bertetangga.

Hubungan Internasional

            Indonesia mempunyai kebijakan luar negeri, yaitu bebas dan aktif. Tidak netral dan tidak memihak salah satu blok yang ada, timur atau barat. Kebijakan bebas aktif pertama kali dicetuskan oleh Moh. hatta oada tanggal 2 September 1948. Saat itu, Moh. Hatta berpidato dihadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat di Yogyakarta dan judul pidatonya adalah "Mendayung di antara Dua Karang."

            Gagasan politik bebas aktif dicetuskan oleh Bung Hatta pada 1948 di tengah polarisasi dua kekuataan global yang ketat bersaing. Yakni, Blok Barat dan Blok Timur. Dalam Perang Dingin (1947-1991), Barat dikuasai Amerika Serikat (AS). Sedangkan Timur oleh Uni Soviet. Gagasan Bung Hatta mengenai bebas aktif, bukan bermaksud agar Indonesia mencari aman saja atau cari selamat. Bukan pula asal tidak ke kiri atau tak ke kanan. Juga bukan netral tidak memihak siapapun. Namun lebih ditujukan dalam menjabarkan kepemilikan jati diri atas prinsip, watak, dan warna politik Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain, Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif harus diabdikan untuk melayani apa yang menjadi hajat sesungguhnya masyarakat Indonesia.

            Adapun dasar hukum politik luar negeri RI jelas bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan pilar utama suatu negara. Pada alinea I dan IV dalam Pembukaan UUD telah jelas, seperti alinea I: "... Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ...".

            Kemudian alinea IV: "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. " 

            Sebagai tambahkan, beberapa pengertian politik luar negeri yang bebas dan aktif juga disampaikan beberapa para pakar lain. Di antaranya:

  • W. Wijaya merumuskan : bebas berati tidak terikat oleh satu ideology atau oleh satu politik negara asing atau blok negaraa tertentu, atau negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.
  • Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut :bebas berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian intenasionalnya melainkan bersifat aktif.

UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

            Sangat jelas, bahwa politik luar negeri RI memiliki landasan hukum sangat kuat karena diatur dalam UUD negara. Aplikasi ini sudah dilakukan sejak Indonesia berdiri dan berdaulat. Konferensi Asia Afrika adalah contoh nyata, di mana negara-negara yang hadir mencetuskan dalam Gerakan Non-Blok. Tidak memihak Barat atau Timur.

            Indonesia, sejak itu sampai sekarang ikut aktif. Dengan aktif dan percaturan hubungan luar negeri, ada efek positif yang mengikutinya. Misal, hubungan luar negeri yang positif mempengaruhi proses perdagangan (ekspor-impor) sebuah negara, termasuk kepentingan lain pertahanan, keamanan, sosial-politik yang dikenal dalam geopolhukam. Ingat, politik luar negeri merupakan suatu strategi, pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional yang berpijak pada kepentingan nasional.

            Sekarang, atas tindakan Jokowi yang ‘melecehkan’ Rusia, apakah ini sesuai dengan kebijakan luar negeri bebas aktif? Sangat jauh bukan. Jokowi terbilang kurang bergaul dibanding presiden-presiden sebelumnya. Kekurangan ini banyak perspektifnya, kurang lincah dan menguasai kondisi geoekonomi dan geopolitik di Asia Tenggara, Asia, dan global. Di sisi lain, pekerjaan rumah mengenai Papua, di mana beberapa negara pasifik masih ‘merongrong’ dengan mendukung kemerdekan Papua yang notabene sudah resmi dan sah menjadi bagian dari Republik Indonesia. Lewat berbagai ajang internasional, seperti PBB, mereka masih menjadikan isu itu bergulir. Terbaru, dilakukan  Negara kecil Vanuatu.

            Jokowi dan pemerintahannya terlihat sangat payah di bidang ini. Belum lagi, isu-isu internasional lain, kurang lincah dan tanggap. Tidak salah, di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia memang cenderung lebih berorientasi ke dalam (inward-looking). Bisa jadi, semua itu disebabkan tekanan politik domestik. Tetapi apa terus melupakan urusan luar negeri?  Bahkan, kesempatan untuk datang di ajang internasional, seringkali mewakilkan pada wakil presiden.

            Dengan ‘melecehkan’ Rusia, bisa jadi ancaman terhadap hubungan baik akan terjadi. Harus disadari, ada ketergantungan Indonesia kepada Rusia. Beberapa alat perang seperti pesawat, Indonesia mendatangkan dari Rusia, setelah ada embargo militer dari Amerika dan sekutunya. Dengan menyakiti hati Rusia, bisa jadi Indonesia semakin terpinggirkan. Suara Indonesia di dewan keamanan (sebagai anggota tidak tetap) PBB, semakin tidak nyaring. Semua akan sia-sia. Seperti itu yang kita inginkan kah?

            Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah akan terus begini? Negara mana lagi yang akan ‘dirusak’ hubungan baiknya? Semoga saja, blunder itu tidak dilanjutkan di kesempatan lain. Atau kita sebaiknya mencoba menghentikan sumber blunder tersebut. Mari!          

 

Heru Setiyaka, praktisi media