Home Idea Gibran, Solo, dan Regenerasi Pemimpin

Gibran, Solo, dan Regenerasi Pemimpin

307
0
SHARE
Gibran, Solo, dan Regenerasi Pemimpin

Keterangan Gambar : kartun dari inilah.com

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menentukan pasangan calon yang akan bertarung di Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sejumlah nama dan daerah diumumkan oleh DPP PDIP.

Menariknya, Solo tidak disebut. Ada apa? Tentu pertanyaan besar muncul dalam benak kita. Ada dua yang pasti muncul dalam benak pikiran Anda. Pertama, belum ada deal-deal politik antara Gibran (Gibran Rakabuming Raka) dengan DPP PDIP, dalam arti Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bisa jadi, nama Gibran juga belum menjual untuk bisa memenangkan dalam kontestasi pilkada nanti. Atau DPP PDIP sebenarnya sudah mempersiapkan nama lain dan nama lain itu juga patut dipertimbangkan.

Melihat ke belakang, banyak statemen yang muncul dari internal PDIP, terutama Wali Kota Solo FX Rudi yang notabene adalah ‘dedengkot’ PDIP Lokal. Rudi sudah memiliki calon lain yang digadang-gadang bisa maju dan memenangkan pilkada nanti.

Bicara Gibran, bila hanya melihat sosok semata, tentu kita akan melihat dengan sebelah mata. Siapa sih dia? Seperti apa sih kemampuannya? Kalau soal kesuksesan berbisnis, bolehlah dipertimbangkan. Namun, pilkada adalah bukan sekedar hitung-hitungan bisnis semata. Banyak pertimbangan dan termasuk loyalitas dalam berpartai. Apakah ia sudah masuk criteria itu, loyal pada partai? Semua sepakat belum ada. Bahkan, saat ‘rasan-rasan’ ingin mencalonkan diri ke wali kota Solo, dirinya belum menjadi anggota partai politik mana pun, termasuk PDIP.

Namun, sebagai anak presiden, tentu semua kekurangan itu bisa dinafikan. Secara pengaruh politik, dan sosial-ekonomi, semua bisa diatasi. Semua kekurangan-kekurangan yang muncul, bisa disulap menjadi kekurangan. Tinggal bagaimana melakoninya, secara pelan atau instan.

Sejak dari awal, orang tua Gibran sudah menyatakan tidak akan ikut cawe-cawe urusan majunya Gibran mencalonkan dirinya menjadi wali kota. Apakah Anda percaya?

Dalam masyarakat Indonesia, keterpisahan antara urusan orang tua dengan anak sesuatu hal yang muskil. Sejak anak lahir, hingga menikah, bahkan sampai sang anak memiliki keturunan, jarang ada orang tua yang cuek dan tidak mau tahu. Bahkan, urusan cucu juga dipikirkan. Jadi, soal tidak ingin mengurusi urusan anaknya, dalam berbagai bidang, sangatlah tidak masuk akal. Apalagi di masyarakat Jawa. Ada istilah di kalangan Jawa, bahwa “anak polah bapa kepradah”. Anak berkeinginan, sang bapak tentu tidak akan tinggal diam.

Sebagai anak presiden, tentu dalam hitungan logis dan non-logis, semua itu bisa dikesampingkan. Calon lain tentu akan berpikir ulang, saat lawan yang akan dihadapi adalah Gibran. Begitu ditetapkan menjadi calon, meski dalam survey sekarang belum mengangkat, tentu berbagai upaya akan dilakukan. Kekuatan media massa dan media sosial (medsos) akan dikerahkan habis-habisan. Upaya mengangkat image positif akan terus didengungkan. Soal kekuatan finansial, tidak menjadi halangan. Pengaruh sang bapak, akan menyedot perhatian masyarakat solo yang sudah mengetahui dan dan memilihnya. Bibit, bobot, dan bebet, akan didengungkan. Gibran akan diidentikkan dengan sang bapak, soal keberhasilan dan kelebihannya. Bukankah PDIP sudah dikenal dengan pola seperti itu? contoh nyata, Megawati Soekarnoputri menjadi besar juga atas kebesaran orangtuanya, Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno. Dalam setiap kampanye saat pemilu, PDIP juga tidak pernah lepas dari masa lampau, kebesaran Bung Karno. Semua tidak lepas dari bayang-bayang Ir Soekarno. Jika pola itu diterapkan pada Gibran, dengan mengambil keuntungan sebagai anak dari presiden Indonesia sekarang, apakah salah? Tentu tidak bukan.

Faktor kedua, memang untuk Solo belum diumumkan, karena PDIP memiliki taktik menyimpan nama dan strategi, agar tidak dibaca lawan maupun kawan. Persoalan calon wali kota Solo memang agak runyam. Di internal sendiri, ada beberapa nama dan kepentingan yang dimunculkan. Faktor FX Rudi yang notabene orang lawas di partai berlambang banteng ini sangat kuat. Rudi yang kini menduduki kursi Wali Kota Solo juga ingin memiliki penerus yang bisa ‘dipegang’. Maksudnya, dia ingin memiliki penerus yang tetap menerapkan kebijakannya terdahulu, sekaligus tetap menancapkan kuku-kuku kekuasaan dan pengaruhnya di Solo. Ini juga tidak salah. Semua politikus tentu akan begitu. Contoh nyata di Kabupaten Magelang, meski sudah berganti pemimpin, dalam pengaruh di tubuh PDIP dan warna pemerintahan di Kabupaten Magelang identik dengan mantan bupati terdahulu, Ir Singgih Sanyoto. Sudah dua periode kepemimpinan Zaenal Arifin, tetapi di hati Megawati Soekarnoputri tetaplah Singgih.

Finalisasi siapa yang maju menjadi balon (bakal calon) wali kota Solo, termasuk berpasangan dengan siapa juga belum kelar. Masih ada tarik-menarik di internal tubuh PDIP, semakin menarik dari hari ke hari. Sampai saat ini, setidaknya ada tiga kader PDIP yang akan bersaing untuk diusung di Pilkada Kota Solo 2020. Mereka adalah Gibran, Achmad Purnomo, dan Teguh Prakosa. Belum lagi, mereka yang dijagokan dari partai lain. Melihat nama-nama yang mencuat, sebenarnya beberapa partai sudah mulai melirik Gibran. Tentu saja, ada harapan dan target mereka, memasang Gibran. Tentu saja, sebagai pemilik suara terbanyak di Solo, tentu PDIP tidak ingin kecolongan dengan langkah strategis dari partai lain. Salah satu upaya membendungnya adalah tidak mengeluarkan nama bakal calon dulu dan memilih menundanya. Tentu saja, juga bertujuan untuk mengulur waktu agar kepastian siapa yang maju lebih matang, dengan strategi-strategi yang sudah disiapkan.

Parpol dan Upaya Regenerasi

Partai berkarakter demokratik adalah the new prince alias pangeran baru yang bertugas melahirkan pengetahuan bagi pijakan aksi politik baru yang lahir dari dinamika sosial gerak hidup masyarakatnya.

Pernyataan di atas disuarakan intelektual asal Italia yang juga dikenal sebagai aktivis politik, Antonio Gramsci pada tahun 1971.  Ada alasan yang mendukungnya. Yakni, sebuah partai politik tentu tidak sekedar asal tunjuk atau karena faktor keturunan dalam menjalankan regenerasi kepemimpinannya. Namun, melalui riset di internal partai tersebut, termasuk dalam merumuskan kebijakan publik. Bila itu diambil, sebuah partai politik akan lebih baik disbanding lainnya, karena kepemimpinan sebuah politik bergerak lebih demokratis serta melibatkan kader partai maupun elemen masyarakat sipil luas.

Pertanyaannya, apakah ada di Indonesia yang melakukan cara itu? Anda bisa menyimpulkan sendiri. Untuk sebuah regenerasi saja, partai-partai besar tidak banyak berubah. Sejak lahir hingga sekarang, masih saja orang tua yang bercokol. Ada upaya untuk melanggengkan kekuasaan ketua partai, dan belum ada tanda-tanda akan diganti. Untuk penggantinya saja, dipastikan kesulitan, karena tidak ada upaya regenerasi. Kalaupun ada langkah ke sana, masih saja tidak terbebas dari regenerasi berdasar faktor keturunan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung soal regenerasi berdasarkan keturunan. Di dalam tubuh partai sendiri, kondisi serupa tidak berbeda. Kader yang terpilih menjadi pemimpin di sebuah daerah, banyak yang melanggengkan dengan ‘menyerahkan’ pada istri dan anaknya. Tampaknya kondisi di Solo, di  mana Gibran yang ‘diojok’ojoki’ maju menjadi bakal calon, menambah marah Megawati. Tidak hanya di Solo, Medan juga sama. Anak menantu sang presiden digadang-gadang maju untuk mencalonkan wali kota Medan. Sindiran sudah keluar dari mulut Megawati. Artinya, pribadi yang cenderung diam dan tidak banyak mengeluarkan statemen-statemen politik ini sudah pada titik puncaknya.

Di sisi lain, partai membutuhkan regenerasi pemimpinnya. Tidak heran, calon karena faktor biologis cukup mendominasi. Apakah ini salah? Tentu tidak sepenuhnya salah.

Airlangga Pribadi Kusman, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga sudah mengingatkan hal tersebut. Menurut Airlangga, problem kepemimpinan yang hierarkis sentralistis, salah satunya berakar pada tidak berjalannya proses regenerasi kepemimpinan di internal partai politik. Sebaliknya, kepemimpinan yang setara, partisipatoris, dan demokratik hanya bisa dibangun, ketika proses regenerasi kepemimpinan partai berjalan baik dengan tradisi pergantian kepemimpinan yang damai dan terkelola.

Lagi lagi, Airlangga yang merupakan Kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University ini memberikan saran untuk dipertimbangkan, terkait solusi praktis terhadap kebutuhan penyegaran kepemimpinan partai politik di Indonesia. Partai politik bisa melakukan peran aktif dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan. Partai memiliki peran menyiapkan kader-kader terbaiknya menjadi kandidat pemimpin dalam jabatan-jabatan publik. Terkait dengan tugas ini, prinsip partisipatoris atau gotong-royong harus dikenalkan dalam partai dalam memilih kandidat pemimpin.

Selanjutnya, peran fundamental dari keberadaan partai politik. Yakni, memberikan rujukan bagi social policy dalam kehidupan bernegara. Problemnya, tawaran-tawaran kebijakan publik yang diberikan partai selama era reformasi terlihat lebih mengikuti logika kepentingan oligarki politik daripada logika aspirasi warga negara dan konstituen.

Penutup

Hubungan kekuasaan antara pemimpin dan pengikut, menurut Saskhin & Saskhin (2011) ada tiga bentuk. Kepemimpinan transaksional, transformasional, dan karismatik. Membicarakan kepemimpinan yang karismatik, untuk Gibran, tentulah sangat jauh. Apalagi, dalam usia muda seperti sekarang ini. Boleh jadi, keberhasilan menjalankan bisnis patut diacungi jempol. Namun, semua itu bukan modal kuat untuk menjadikan dirinya pemimpin yang karismatik. Saat ini.

Pilihan yang ada adalah transaksional dan transformasional. Apa yang harus dipilih, kembali ke dia yang akan mendapatkan ‘tiket’ menjadi bakal calon wali kota Solo, lewat PDIP. Bila PDIP sudah memberi restu dan rekomendasi sudah ditangan, tentu bukan hal sulit untuk menggandeng partai lain. Selama ini, partai selain PDIP sangat sulit mendapatkan kemenangan dalam setiap kontestasi pemilihan umum (pemilu) yang berlanjut di pilkada. Kemenangan yang diraih calonnya, biasanya bila bergandengan dengan PDIP.

Terlepas dari semua itu, majunya Gibran untuk mewarnai pilkada Solo patut diapresiasi. Karena, saat ini memang eranya anak muda. Semakin banyak anak muda terjun ke dunia politik, maka demokrasi di Indonesia akan semakin berwarna. Nilai-nilai demokrasi diharapkan akan tetap hidup. Meski ada sedikit kecewa, kenapa mesti anak dari orang tua yang tengah berkuasa. Kenapa tidak muncul dari anak muda yang benar-benar genuine, tidak ada relasi politik dari orang tuanya, dari relasi biologis. Untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik, baiklah kita kesampingkan faktor itu dulu. Karena, sebenarnya pekerjaan berat yang harus dimenangkan Gibran saat ini bukanlah berkampanye dan menaklukkan lawan-lawannya nanti. Justru yang harus dimenangkan saat ini adalah mendapatkan tiket dan rekomendasi dari PDIP. Ini lebih sulit daripada mengikuti proses pilkada itu sendiri, karena harus menaklukkan ‘hati’ Bu Mega, pemilik surat sakti yang bernama rekomendasi. Apakah Gibran sanggup? Kita tunggu bersama-sama, akhir dari babak yang sudah berjalan ini. Sekian.

Heru Setiyaka

Mantan wartawan, penikmat kuliner, dan pemerhati politik Indonesia