Home Bedah Berita Gombalisme Menteri Era Jokowi

Gombalisme Menteri Era Jokowi

447
0
SHARE
Gombalisme Menteri Era Jokowi

Keterangan Gambar : ilustrasi mendagri tjahjo kumolo diambil dari inteligen.co.id

Bohong dan omdo alias omong doang. Sebutan ini menjadi trademark rezim saat ini. Jangan disalahkan yang menilai begitu. Namun cek kembali, kenapa istilah itu muncul dan disematkan pada pemerintahan sekarang. Banyak hoaks ditebarkan, baik saat debat atau dalam berbagai acara.

     Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Dana Desa Ada Berkat Presiden Joko Widodo. (Tempo.co.id, Rabu 20 Februari 2019). Dalam judul yang berbeda, namun dengan nada berita yang sama, juga muncul di detik.com ( Rabu, 20 Februari 2019, dengan judul : Mendagri Ajak Kades Jawab Seruan ‘Dana Desa’ dengan ‘Pak Jokowi’), cnnindonesia.com (Rabu, 20 Februaru 2019, dengan judul TKN Sebut Seruan ‘Dana Desa Jokowi’ Mendagri Bukan Kampanye), dan beberapa media mainstream lainnya.

     Ironis memang. Kenapa seorang menteri bisa mengklaim begitu. Apakah ia tidak mengetahui sejarah adanya UU Dana Desa?

      Kalau melihat ke belakang, sebenarnya dana desa sudah dihadirkan dan disosialisasikan sebelum Pile 2014. Jadi, saat itu Presiden Jokowi belum menjadi presiden atau masih pada era SBY memerintah. Artinya, UU Desa merupakan produk era SBY. Sampai sini, apakah para pembaca paham?

        UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya sering disebut sebagai UU Desa) disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014. Sebelumnya, gagasan untuk melahirkan suatu undang-undang khusus tentang desa sudah berkali-kali muncul. Data itu setidaknya terungkap dari penjelasan Ketua Pansus RUU Desa Khatibul Umam Wiranu, pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 28 Juni 2012. Dalam rapat itu, Khatibula menjelaskan bahwa periode 1999-2004, pemerintah pernah mengajukan RUU tentang Desa, tetapi ditolak DPR. Lalu, pada periode 2004-2009, DPR mengajukan RUU Pembangunan Desa, tetapi ditolak pemerintah. Uuslan ketia adalah RUU Desa dari pemerintah. Khusus untuk RUU Desa yang diusulkan terakhir, salinan dokumen-dokumen yang diperoleh tim anotasi menyebutkan bahwa proses pembahasan pentingnya RUU tentang Desa muncul dalam rapat-rapat kerja Komisi II DPR dengan pemerintah dalam kurun waktu 2004-2009. Langkah yang ingin ditempuh adalah memecah UU Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tiga undang-undang.

      Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (menteri saat itu bukan Tjahjo Kumolo) menyiapkan sebuah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa (2011). (www.kedesa.id).

       Selanjutnya, statemen bahwa adanya Dana Desa Ada Berkat Presiden Joko Widodo, keliru besar. Inilah yang dinamakan logical fallacy (kesalahan berlogika) dari seorang menteri. Bagaimana bisa, bahwa dana desa bisa dilakukan karena presiden Jokowi? Padahal, sebagai bentuk undang-undang, tentunya siapapun yang memerintah harus melaksanakan undang-undang yang ada. Jika tidak, bisa jadi sebagai presiden dirinya telah melanggar undang-undang, karena tidak melaksanakan amanat undang-undng yang diperintahkan padanya. Demikian juga dengan dana desa yang termuat dalam UU Desa, siapapun  presidennya, harus bisa melaksanakan tugasnya yakni merealisasikan amanat mengenai dana desa. Jika tidak, berarti sebagai presiden dia tidak bekerja.

     Sekali lagi, logika yang mengatakan dana desa berkat rezim penguasa adalah sebuah kesalahan mutlak. Sangat memalukan, wong atase seorang menteri, bisa bilang begitu. Ada apa di balik pernyataan itu? Mengaburkan sebuah kebenaran dan memutarbalikkan fakta? Bisa jadi, karena ingin melanggengkan kekuasaan, sehingga semua cara ditempuh. Dan bila begitu, saatnya perlawanan harus digaungkan. Kita tidak mesti memilih pemimpin yang cerdas, tetapi wajib memilih pemimpin yang jujur dan tidak menjungkirbalikkan sebuah kebenaran.

Wartawan Bukan Tukang Ketik!

       Mengkonfirmasi sebuah pernyataan adalah sebuah tugas mulia seorang juru warta (wartawan). Pekerjaan wartawan bukan hanya sekedar menulis dan mengkopi apa yang dikatakan narasumber. Dalam hal ini adalah seorang menteri Tjahjo Kumolo.

        Menurut Wikipedia, pengertian wartawan atau jurnalis adalah seseorang atau pewarta yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan (dimuat) di media massa secara teratur. UU Nomor 40 Tahun 1999, wartawan adalah orang yang teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Pasal 1 Ayat 4).

         Tugas wartawan, sesuai apa yang dikatakan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (dalam bukunya Blur: How To Know What’s True in The Age of Information Overload), ada delapan tugas yang harus dilakukan. Yakni:

  1. Authenticator

Masyarakat membutuhkan wartawan yang dapat memeriksa keauntentikan suatu berita atau informasi.

  1. Sense Maker

Wartawan dapat menerangkan apakah informasi masuk akal atau tidak.

  1. Investigator

Wartawan harus terus mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan.

  1. Withness Bearer

Harus meneliti dan memantau kejadian-kejadian tertentu dana dapat bekerja sama dengan reporter.

  1. Empowerer

Saling melakukan pemberdayaan antara wartawan dan warga untuk menghasilkan percakapan yang terus menerus pada keduanya

  1. Smart Aggregator

Seorang wartawan harus cerdas berbagi sumber berita yang dapat diandalkan, laporan yang mencerahkan bukan hanya hasil karya wartawan itu sendiri.

  1. Organizer

Yaitu organisasi berita, baik yang sudah lama atau baru.

  1. Role Model

Yaitu tidak hanya berkarya dan menghasilkan karya, tetapi juga tingkah laku wartawan masuk dalam ranah public harus dijadikan contoh.

Jadi, dari delapan tugas tersebut, sebenarnya bisa terbaca jelas, apakah yang dilakukan si menteri bisa dikonfirmasi lagi bukan? Apalagi, melakukan konfirmasi sekarang sudah bukan barang mewah, tidak seperti dahulu kala. Mengkonfirmasi dengan jejak digital juga semudah membalikkan tangan. Artinya, perilaku yang dilakukan menteri adalah sebuah tindakan yang konyol, yang tidak patut diberitakan. Seandainya ditulispun, tentu juga harus diungkap sikap dan statemen menteri yang asal ngomong tersebut.

     Belum lagi, keberadaan Mendagri di depan kepala desa dengan ‘memaksa’ menjawab yel-yel dengan Presiden Jokowi adalah bentuk dari abuse of power. Menggunakan kekuasaan untuk kampanye.  

Obsesif-Kompulsif

Pemilu sudah dekat. Saat elektabilitas tidak bisa dikerek lagi, tentu menimbulkan kecemasan bagi petahana. Sang penantang secara elektabilitas terus merangkak naik, mendekat dan hampir menyalip sang petahana.

       Tentu saja, semua timses dan pendukung-termasuk menteri kian panik. Akibatnya, mereka mengalami kecemasan yang terus-menerus. Ini bila terjadi secara kontinu akan mengganggu psikologisnya. Untuk mengurangi kecemasan, seseorang akan melakukan suatu tindakan, yang juga berulang-ulang. Seseorang yang cenderung melakukan sesuatu yang berulang untuk mengurangi kecemasan yang ditimbulkan oleh pikiran tersebut, bisa dikategorikan sebagai gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang dimaksud dikenal dengan sebutan gangguan obsesif-kompulsif, mengacu pada panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders versi kelima (DSM-V).

      Obsesi adalah pikiran-pikiran yang menetap, berulang, dan bersifat mengganggu hingga menimbulkan kecemasan dalam diri orang yang mengalaminya. Sedangkan kompulsi adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang karena merasa harus melakukannya. Orang tersebut menyakini bahwa dengan melakukan perilaku berulang tersebut, kecemasan yang ia alami terkait obsesi pikirannya dapat berkurang.

     Sebagai rakyat Indonesia, tentu kita bisa membantu para pejabat, menteri atau penguasa menjauhkan dari gangguan psikologis, Obsesif-Kompulsif tersebut. Caranya, jangan membuat mereka mendapatkan kecemasan terus-menerus. Solusinya hanya satu, biarlah mereka beristirahat dalam memerintah negeri ini dan ini bisa direalisasikan tahun ini. Ayo. (***)

Heru Setiyaka, Praktisi Media