Home Idea Kampanye dan Agresivitas Massa

Kampanye dan Agresivitas Massa

457
0
SHARE
Kampanye dan Agresivitas Massa

Keterangan Gambar : ilustrasi tawuran diambil dari Harian Haluan

 

Dalam beberapa hari ini, kondisi Kota Yogya agak panas dibanding sebelumnya. Panas di sini, dalam artian bukan suhu udara, tetapi suhu politik, pasca pengrusakan Masjid Jogokaryan oleh beberapa oknum. Oknum, karena siapapun yang melakukan, tentu tidak pantas sebuah tempat ibadah dirusak. Agama apapun tidak pernah memberi anjuran merusak tempat ibadah agama manapun. Semoga saja, semuanya berakhir dengan baik dan masyarakat perlu mendorong pihak berwajib menindak tegas pelakunya. Karena oknum tersebut, selain merusak tatanan sosial dan kemasyarakatan, sebenarnya ia merusak reputasi teman-teman oknum itu sendiri, kena imbas citra diri yang tercoreng akibat kasus tersebut.

            Sebagai tahun politik, melakukan kampanye adalah hal wajar. Apalagi undang-undang memberikan kesempatan untuk melakukan itu. Pengertian kampanye, menurut Imawan, adalah upaya persuasif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain agar sepaham terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan. Secara etimologi, kata kampanye berasal dari bahasa Perancis, yaitu “Campaign.” Artinya, lapangan, operasi militer. Istilah kampanye banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, baik itu dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin (Pilpres, Pilkada), kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Harapannya, dengan melakukan kampanye diharapkan bisa menciptakan dampak atau efek tertentu, di mana sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar, serta kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu. Tentu saja, kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

            Kampanya politik, berdasarkan orientasinya termasuk dalam kategori Candidate Oriented Campaigns, yaitu kampanye yang berorientasi pada kandidat. Kampanye ini biasanya memiliki latar belakang hasrat untuk kepentingan politik. Misalnya kampanye Pemilu dan kampanye Pilkada. Dalam berkampanye sebagai upaya mempraktekkan ‘pesta demokrasi lima tahunan,” peserta pemilu (baik caleg maupun partai) bersama tim sukses (timses) memanfaatkan media yang ada. Baik media luar ruang (banner, poster, billboard) maupun ruang lain (media cetak dan elektronik), media sosial (medsos), serta pengerahan massa.

            Dr Sumbo Tinarbuko, Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta selalu mengkritik mereka para calon legislative (caleg) dan tim sukses (timses) yang tidak memiliki etika dalam menjaga ruang publik dengan melakukan sampah visual. Dalam banyak kesempatan, baik terang-terang atau sembunyi, para caleg dan timses “membuang sampah sembarangan” dengan menempatkan dan memasang iklan politik serta atribut parpol dengan sesuka hatinya.  Dengan gemes-nya, Inisiator Reresik Sampah Visual ini menyindir para caleg dan timses, atas nama pengukuhan dapil kekuasaannya, mereka melakukan privatisasi ruang publik. Lebih spesifik, mereka memprivatisasi jalan raya berikut ruas jalan simpangannya yang dianggapnya strategis. Penanda visual iklan politik milik para caleg selalu divisualkan dalam wujud media iklan luar ruang. Di antaranya, rontek, spanduk, umbul-umbul, poster, stiker, baliho, billboard, dan bendera parpol. Bahkan, Sumbo menyebut mereka melakukan kekerasan simbolik. Karena, mereka telah merebut ruang patembayatan sosial yang diaku sebagai milik pribadi sang caleg beserta parpol peserta Pemilu 2019.

            Tidak berbeda jauh dengan kampanye pengerahan massa. Sejatinya, perilaku tersebut sama, yaitu melakukan privatisasi ruang publik. Jalan umum, lapangan, perempatan jalan, pertigaan jalan, semua dipenuhi massa yang ikut dalam aksi kampanye. Kepentingan masyarakat menjadi terganggu, jalanan macet, ketidaknyamanan masyarakat muncul, dan ancaman kekerasan fisik seringkali muncul. Belum lagi, adanya knalpot blombongan semakin menambah polusi suara. Dari aturan berlalu lintas saja sudah melanggar, apalagi etika di jalan raya, sudah pasti banyak pelanggaran yang terjadi.

            Mantan Komisioner KPU Kulonprogro Marwanto juga menyoroti pesta demokrasi di Indonesia tersebut, melalui bukunya Demokrasi Kerumunan. Ia menulis, selama dua dekade menjadi praktisi ‘wasit pemilu,” di mana dia terlibat langsung melaksanakan Pemilu dan Pilkada dengan regulasi yang berubah-ubah, ada yang ajeg, yaitu peserta pemilu. Dia melihat karakter pemilih Indonesia, paling tidak selama era reformasi, relatif sama. Di mana, masih tingginya angka pemilih mengambang (floating voter), pada kisaran 80 persen atau sekitar 136 juta orang. Sebenarnya, pemilu yang demokratis identik dengan dalil: democratic election is predictable prosedures but unpredictable results. Munculnya pemenang berbeda bisa diterima logika, jika disebabkan pemilih mengevaluasi kinerja peserta pemilu hasil pilihan sebelumnya. Anehnya, di Indonesia perubahan pemenang itu (hanya) disebabkan kebingungan pemilih. Akhirnya, perpindahan pemilih tidak berdasar rasionalitas, namun transaksi dan faktor figur pucuk pimpinan partai politik. Pemenang pemilu Indonesia ditentukan “segerombolan kerumunan besar” (yang tak lain floating voter), yang sewaktu-waktu pindah, bergeser, dan bergerak berdasarkan hitungan transaksional dan popularitas tokoh, bukan karena argumentasi rasional. Sebenarnya ini tidaklah mengherankan, bila mencermati proses sebelum pesta demokrasi berlangsung, saat pencoblosan tiba. Kampanye dengan mengerahkan massa, sangat mungkin terjadi crowd. Pakar psikologi Gustav Le Bon menyebutkan bahwa saat kerumunan besar di mana tiap individu di dalamnya hilang identitas diri, bahkan kehilangan tanggung jawab serta pikiran sehatnya (rasionalitas), sesuatu yang buruk bisa terjadi. Bisa jadi, kasus yang terjadi di Masjid Jogokaryan tersebut salah satunya. Di beberapa kasus lain, adanya pertikaian antarpendukung partai, egoisme peserta kampanye dengan menguasai seluruh jalan, dan banyak lagi.

            Baik Sumbo Tinarbuko maupun Marwanto sudah mengingatkan agar menerapkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara konsisten. Dalam UU tersebut, dijabarkan semua peserta pemilu harus memperhatikan estetika dalam menyebarkan bahan kampanye. Kalau aturan itu dijunjung tinggi, estetika kampanye pemilu bisa menjadi tauladan bagi semuanya. Selain itu, estetika kampanye pemilu akan terjaga estetikanya secara elegan. Catatan dari Sumbo, pelaku pelanggaran perundang-undangan pemilu ternyata berasal dari parpol papan atas. Mereka banyak melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pemilu di ruang publik. Ironisnya, pelanggaran tersebut dilakukan mayoritas parpol besar yang sudah berpengalaman mengikuti pesta coblosan pemilu periode lima tahun sebelumnya.

            Demikian juga dengan Marwanto, yang menyarankan untuk mengurai kerumunan pemilih. Mengurai kerumunan pemilih di Pemilu Indonesia pada dasarnya melakukan pendidikan pemilih. Di tengah ‘hiruk pikuk’ pesta demokrasi yang sarat problem teknis dan regulasi kepemiluan yang belum sepenuhnya teratasi, perlu semangat mendesain pendidikan pemilih, agar pemenang pemilu Indonesia tidak ditentukan kerumunan. Terkait kampanye, juga perlunya mengubah pengerahan massa di jalan raya dengan kampanye yang lebih bermartabat. Dialog antara caleg dengan konstiuennya, diskusi di tempat-tempat yang tepat, semacam kampus perlu digalakkan. Dengan begitu, masyarakat lebih mengenal apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh para caleg tersebut, termasuk mengetahui secara tepat dan transparan, kemampuan dan kemauan dari si caleg. Selama ini, kampanye pengerahan massa identik dengan hal negatif, yang memunculkan agresivitas para peserta kampanye.

 

Agresivitas Massa

Agresivitas peserta kampanye bukan barang baru. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi di Bali. Saat peringatan ulang tahun ke-39 Partai Golkar di sebuah lapangan di Denpasar. Peringatan tersebut dihadiri Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, beberapa petinggi partai lainnya, dan enam calon presiden dari partai tersebut. Konvoi simpatisan dan kader Golkar diserang kelompok berseragam sebuah partai. Sekurang-kurangnya empat orang luka, empat mobil dan satu truk konvoi dirusak. Keesokan harinya, kerusuhan berulang di Singaraja, Kabupaten Buleleng. Terjadi lagi bentrokan antara kelompok Partai Golkar dan kelompok partai yang sama. Dalam bentrokan tersebut, dua orang tewas (2003).

            Pengalaman pada masa kampanye Pemilu 1999 lalu, di sejumlah daerah, massa PKB dan PPP juga terjadi bentrok hingga menelan korban jiwa. Jika pada masa kampanye Pemilu 2019 tidak diantisipasi, tidak menutup kemungkinan kasus serupa terjadi. Nyatanya, meski bukan antar pendukung partai, kejadian itu terjadi lagi di rumah kita, Yogyakarta. Kejadian Masjid Jogokaryan menjadi sinyal, ekskalasi politik akan memanas dan semua pihak patut mewaspadai. Pihak penyelenggara pemilu, KPU dan Banwas, aparat pemerintahan dan polisi, masing-masing partai dan masyarakat luas. Semua harus bersatu padu, agar kejadian kekerasan massa tidak berulang dan berulang.

            Agresivitas sendiri, menurut Moyer (Susetyo, 1999), berkaitan dengan kurangnya kontrol terhadap emosi dalam diri individu. Emosi yang meledak-ledak biasanya diwujudkan dalam bentuk amarah. Weiner (Sears, Freedman & Peplau, 1991) menyatakan, amarah akan muncul bila serangan atau frustasi yang dialami dianggap sebagai akibat pengendalian internal dan pribadi orang lain. Semua itu bisa diminimalisasi dengan orientasi religius pada faktor kemampuan mengontrol diri. Salah satunya adalah orientasi religius yang bisa mempengaruhi kondisi internal masing-masing individu. Orientasi religius bisa memiliki beberapa konsekuensi positif. Termasuk terhadap variabel kepribadian seperti kecemasan, kontrol diri, keyakinan irasional, depresi, affect, dan sifat kepribadian yang lain. (Bergin, 1980).

            Tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk agresivitas, dan ini merupakan problem yang amat menyita sejumlah besar kehidupan manusia dan berlangsung terus-menerus tanpa henti-hentinya. Tentu saja, ini mengandung bahaya yang berakibat kecelakaan dan kerugian bagi orang atau pihak lain.

            Agresivitas muncul dari individu yang tengah belajar sosial. Agresivitas timbul karena individu banyak belajar dari pengalaman dalam kehidupannya di lingkungan sosial dan tindakan agresif melalui orang lain sebagai model. Individu belajar hidup dari lingkungan sosial yang berawal dari lingkungan keluarga, terutama orang tua.

            Seandainya apa yang dikatakan pihak kepolisian DIY bahwa agresivitas yang dilakukan massa dengan melakukan perusakan Masjid Jogokaryan adalah bentuk kenakalan remaja, tentu mudah mengurainya. Seperti yang dikemukan Hurlock (1991), yakni kemampuan mengontrol diri si remaja. Ia menyatakan, bahwa disiplin yang diterapkan orang tua pada anak remaja merupakan hal penting dalam kehidupan, karena bisa mengembangkan self control dan self direction, sehingga seseorang bisa mempertanggungjawabkan dengan baik segala tindakan yang dilakukannya.

            Tampaknya, agresivitas pada kasus Jogokaryan bukanlah bentuk kenakalan. Namun sudah bewujud aksi huru-hara (rioting), bentuk kekerasan kolektif dengan menyerang orang-orang atau property secara fisik atau memaksa seseorang untuk melakukan tindakan (Bohstedt, 1994). Sebagaimana diungkapkan Le Bon mengenai perilaku kerumunan (crowd behavior), bahwa keanggotaan dalam kelompok anomin besar menyebabkan individu-invidivu di dalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih antisocial dibandinmgkan ketika ia seorang diri. Teori deindividuasi mendukung hal itu, bahwa menjadi bagian suatu kelompok anonim, individu kehilangan identitas dan tanggung jawab pribadinya, sehingga kurang memiliki hambatan untuk memperlihatkan perilaku sosial negatif yang dalam keadaan normal ditekan oleh standar-standar internalnya.

            Untuk mengurainya, perlu strategi yang tepat. Dua hal bisa dilakukan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan di tingkat masyarakat. Cara pendekatan individu adalah dengan melakukan katarsis, hukuman, dan mengelola amarah. Memang, katarsis sendiri ada pro-kontra di sini, karena temuan empiris seringkali membuktikan bahwa katarsis seringkali kontraproduktif mengurangi agresi pada individu. Selanjutnya adalah bentuk hukuman, bisa hukuman sosial atau hukuman badan. Dengan melakukan perjanjian seperti yang dilakukan pada kasus Jogokaryan, bisa jadi pelaku sudah menerima hukuman sosial, karena citra diri pelaku tentu tidak lagi positif di masyarakat. Namun, kemungkinan di lain waktu, bisa mengulangi lagi, saat emosi diri meluap dan kontrol dirinya hilang. Bisa jadi, hukuman badan dengan diproses oleh aparat berwajib, lebih jera. Tentu saja, ini kembali ke masing-masing pihak yang bersengketa. Ketiga, adalah mengelola kemarahan. Secara teori memang mudah, tetapi dalam praktiknya tidaklah mudah. Perlu usaha kuat dari individu untuk melakukannya.

            Langkah secara luas adalah dengan melakukan pendekata di tingkat masyarakat. Memang setiap masyarakat berkewajiban menawarkan kemungkinan pengamana terbaik dari agresi dan kekerasa pada para warganya. Di luar kenyataan bahwa perilaku agresif memang harus diubah pada tingkat individu, norma-norma dan etika yang berlaku di masyarakat bisa memberikan efek yang nyata. Media massa bisa ikut berperan dalam skala luas ini. Dalam perspektif ekologis, Goldstein mempresentasikan pendekatan pencegahan agresivitas (kejahatan) berdasar pada penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang membatasi pelaung perilaku agresivitas. Semoga.(***)

 

Heru Setiyaka, Praktisi Media