Home Idea Kampanye, Knalpot Blombongan, dan Agresivitas Massa

Kampanye, Knalpot Blombongan, dan Agresivitas Massa

414
0
SHARE
Kampanye, Knalpot Blombongan, dan Agresivitas Massa

Keterangan Gambar : ilustrasi dari Merdeka.com

Suasana agak memanas, seiring berjalannya musim kampanye dalam beberapa waktu terakhir ini. Bukan suhu udara yang memanas, namun suhu politik. Pesta lima tahunan selalu hadir di negeri ini. Pada tahun politik, berkampanye merupakan suatu kegiatan yang wajar. Apalagi undang-undang memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

     Pengertian kampanye, menurut Imawan, sebagai upaya persuasif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang pada orang lain, agar sepaham terhadap ide atau gagasan yang ditawarkan. Dilihat dari etimologi, kata kampanye berasal dari bahasa Perancis, yaitu “Campaign.” Artinya, lapangan, operasi militer. Istilah kampanye banyak digunakan untuk berbagai kegiatan. Baik itu dalam pemasaran bisnis, pemilihan pemimpin (Pilpres, Pilkada), kegiatan sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan berkampanye, diharapkan bisa menciptakan dampak atau efek tertentu, di mana sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar, serta kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu. Kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

   Kampanye politik, berdasarkan orientasinya termasuk dalam kategori Candidate Oriented Campaigns, yaitu kampanye yang berorientasi pada kandidat. Kampanye ini biasanya memiliki latar belakang hasrat untuk kepentingan politik. Misalnya kampanye Pemilu dan kampanye Pilkada. Dalam berkampanye sebagai upaya mempraktikkan ‘pesta demokrasi lima tahunan,” peserta pemilu (baik caleg maupun partai) bersama tim sukses (timses) memanfaatkan media yang ada. Baik media luar ruang (banner, poster, billboard) maupun ruang lain (media cetak dan elektronik), media sosial (medsos), serta pengerahan massa.

Pengerahan Massa dan Knalpot Blombongan

    Dalam melakukan kampanye, selalu saja ada pengerahan massa. Padahal, pengerahan massa sebenarnya juga tidak elok. Karena sama, yaitu melakukan privatisasi ruang publik. Jalan umum, lapangan, perempatan jalan, pertigaan jalan, semua dipenuhi massa yang ikut dalam aksi kampanye. Kepentingan masyarakat menjadi terganggu, jalanan macet, ketidaknyamanan masyarakat muncul, dan ancaman kekerasan fisik seringkali muncul. Belum lagi, adanya knalpot blombongan semakin menambah polusi suara. Dari aturan berlalu lintas saja sudah melanggar, apalagi etika di jalan raya, sudah pasti banyak pelanggaran yang terjadi.

   Mantan Komisioner KPU Kulonprogro Marwanto juga menyoroti pesta demokrasi di Indonesia tersebut, melalui bukunya Demokrasi Kerumunan (2018). Ia menulis, selama dua dekade menjadi praktisi ‘wasit pemilu,” di mana dia terlibat langsung melaksanakan Pemilu dan Pilkada dengan regulasi yang berubah-ubah, ada yang ajeg, yaitu peserta pemilu. Dia melihat karakter pemilih Indonesia, paling tidak selama era reformasi, relatif sama. Ia menandai, masih tingginya angka pemilih mengambang (floating voter), pada kisaran 80 persen atau sekitar 136 juta orang.

  Sebenarnya, pemilu yang demokratis identik dengan dalil: democratic election is predictable prosedures but unpredictable results. Munculnya pemenang berbeda bisa diterima logika, jika disebabkan pemilih mengevaluasi kinerja peserta pemilu hasil pilihan sebelumnya. Anehnya, di Indonesia perubahan pemenang itu (hanya) disebabkan kebingungan pemilih. Akhirnya, perpindahan pemilih tidak berdasar rasionalitas, namun transaksi dan faktor figur pucuk pimpinan partai politik. Pemenang pemilu Indonesia ditentukan “segerombolan kerumunan besar” (yang tak lain floating voter), yang sewaktu-waktu pindah, bergeser, dan bergerak berdasarkan hitungan transaksional dan popularitas tokoh, bukan karena argumentasi rasional. Sebenarnya ini tidaklah mengherankan, bila mencermati proses sebelum pesta demokrasi berlangsung, saat pencoblosan tiba.

  Kampanye dengan mengerahkan massa, sangat mungkin terjadi crowd. Pakar psikologi Gustav Le Bon menyebutkan, saat kerumunan besar di mana tiap individu di dalamnya hilang identitas diri, bahkan kehilangan tanggung jawab serta pikiran sehatnya (rasionalitas), sesuatu yang buruk bisa terjadi. Contoh nyata, sekelompok pengendara menggunakan motor dengan knalpot blombongan, bentuk keburukan dari crowd. Belum lagi pertikaian antarpendukung partai, egoisme peserta kampanye dengan menguasai seluruh jalan, dan lainnya.

  Pilihan paling rasional adalah mengurai kerumunan pemilih. Mengurai kerumunan pemilih di Pemilu Indonesia adalah melakukan pendidikan pemilih. Di tengah ‘hiruk pikuk’ pesta demokrasi yang sarat problem teknis dan regulasi kepemiluan yang belum sepenuhnya teratasi, perlu semangat mendesain pendidikan pemilih, agar pemenang pemilu Indonesia tidak ditentukan kerumunan. Terkait kampanye, perlu mengubah pengerahan massa di jalan raya dengan kampanye yang lebih bermartabat. Dialog antara caleg dengan konstiuennya, diskusi di tempat-tempat yang tepat, semacam kampus perlu digalakkan.

   Masyarakat akan lebih mengenal apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh para caleg tersebut. Termasuk mengetahui secara tepat dan transparan, kemampuan dan kemauan dari si caleg. Selama ini, kampanye pengerahan massa identik dengan hal negatif, yang memunculkan agresivitas para peserta kampanye.

Agresivitas Massa

   Pengalaman pada masa kampanye Pemilu sebelum-sebelumnya di sejumlah daerah, massa pendukung partai seringkali terjadi bentrok. Bahkan ada yang korban jiwa. Jika masa kampanye Pemilu 2019 ini tidak diantisipasi, tidak menutup kemungkinan kasus serupa terjadi. Kejadian di beberapa tempat sudah ada. Ini menjadi sinyal, ekskalasi politik akan memanas dan semua pihak patut mewaspadai. Pihak penyelenggara pemilu, KPU dan panwas, aparat pemerintahan dan polisi, masing-masing partai dan masyarakat luas. Semua harus bersatu padu, agar kejadian kekerasan massa tidak berulang dan berulang.

    Agresivitas sendiri, menurut Moyer (Susetyo, 1999), berkaitan dengan kurangnya kontrol terhadap emosi dalam diri individu. Emosi yang meledak-ledak biasanya diwujudkan dalam bentuk amarah. Weiner (Sears, Freedman & Peplau, 1991) menyatakan, amarah akan muncul bila serangan atau frustasi yang dialami dianggap sebagai akibat pengendalian internal dan pribadi orang lain. Semua itu bisa diminimalisasi dengan orientasi religius pada faktor kemampuan mengontrol diri. Salah satunya adalah orientasi religius yang bisa mempengaruhi kondisi internal masing-masing individu. Orientasi religius bisa memiliki beberapa konsekuensi positif. Termasuk terhadap variabel kepribadian seperti kecemasan, kontrol diri, keyakinan irasional, depresi, affect, dan sifat kepribadian yang lain. (Bergin, 1980).

     Tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk agresivitas. Ini merupakan problem yang amat menyita sejumlah besar kehidupan manusia dan berlangsung terus-menerus tanpa henti-hentinya. Tentu saja, ini mengandung bahaya yang berakibat kecelakaan dan kerugian bagi orang atau pihak lain.

      Agresivitas muncul dari individu yang tengah belajar sosial. Agresivitas timbul karena individu banyak belajar dari pengalaman dalam kehidupannya di lingkungan sosial dan tindakan agresif melalui orang lain sebagai model. Individu belajar hidup dari lingkungan sosial yang berawal dari lingkungan keluarga, terutama orang tua.

       Agresivitas pada kasus saat kampanye bukanlah bentuk kenakalan. Namun sudah berarti aksi huru-hara (rioting), bentuk kekerasan kolektif dengan menyerang orang-orang atau properti secara fisik atau memaksa seseorang untuk melakukan tindakan (Bohstedt, 1994). Sebagaimana diungkapkan Le Bon mengenai perilaku kerumunan (crowd behavior), keanggotaan dalam kelompok anomin besar menyebabkan individu-invidivu di dalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih antisosial dibandingkan ketika ia seorang diri. Teori deindividuasi mendukung hal itu, bahwa menjadi bagian suatu kelompok anonim, individu kehilangan identitas dan tanggung jawab pribadinya, sehingga kurang memiliki hambatan untuk memperlihatkan perilaku sosial negatif yang dalam keadaan normal ditekan oleh standar-standar internalnya.

       Untuk mengurainya, perlu strategi yang tepat. Dua hal bisa dilakukan, pendekatan individu dan pendekatan di tingkat masyarakat. Cara pendekatan individu adalah dengan melakukan katarsis, hukuman, dan mengelola amarah. Memang, katarsis sendiri ada pro-kontra di sini, karena temuan empiris seringkali membuktikan bahwa katarsis seringkali kontraproduktif mengurangi agresi pada individu. Selanjutnya adalah bentuk hukuman, bisa hukuman sosial atau hukuman badan. Pelaku menerima hukuman sosial, karena citra diri pelaku tentu tidak lagi positif di masyarakat. Namun, kemungkinan di lain waktu, bisa mengulangi lagi, saat emosi diri meluap dan kontrol dirinya hilang. Dengan hukuman badan dengan diproses oleh aparat berwajib, ada harapann dirinya akan lebih jera. Selain dua hal tersebut, cara lain adalah mengelola kemarahan. Secara teori memang mudah. Praktiknya sulit, karena perlu usaha kuat dari individu untuk melakukannya.

     Langkah secara luas adalah dengan melakukan pendekata di tingkat masyarakat. Memang setiap masyarakat berkewajiban menawarkan kemungkinan pengamanan terbaik dari agresi dan kekerasan pada warganya. Di luar kenyataan, perilaku agresif memang harus diubah pada tingkat individu, norma-norma, dan etika yang berlaku di masyarakat bisa memberikan efek yang nyata. Media massa bisa ikut berperan dalam skala luas ini.

     Dalam perspektif ekologis, Goldstein mempresentasikan pendekatan pencegahan agresivitas (kejahatan) berdasar pada penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang membatasi pelaung perilaku agresivitas. Semoga.(***)

 

Heru Setiyaka, Praktisi Media yang tengah menempuh Program Magister

Psikologi Pascasarjana  Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.