Home Idea Libatkan Masyarakat Atasi Masalah

Libatkan Masyarakat Atasi Masalah

311
0
SHARE
Libatkan Masyarakat Atasi Masalah

Keterangan Gambar : Ilustrasi diambil dari balikpapan.prokal.co

Seorang sahabat saya dari sebuah desa di Kabupaten Magelang pernah mengeluh. Saat pertama terdaftar menjadi pelanggan listrik, dia menyadari keharusan untuk membayar biaya langganan. Bentuk kesadaran itu dengan mendatangi kantor pelayanan listrik dan hendak membayar untuk bulan pertama.

            Di kantor pelayanan tidak diterima, karena PLN bekerja sama dengan koperasi unit desa (KUD) yang ada di kecamatan dia tinggal. Hampir tiga bulan dia menanti tagihan rekening yang harus dia bayar. Tagihan tidak kunjung tiba, padahal tetangganya sudah rutin membayar listrik yang mereka gunakan. Usut punya usut, rekening tagihan nyangkut ke kecamatan lain dan dia tetap dikenai beban tagihan rekening listrik beserta denda yang harus dibayarkan.

            Itulah kenyataan yang terjadi. Semua konsumen listrik dipastikan salah dan kalah. Meskipun kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), setidaknya pengelola PLN juga harus lebih selektif dan menata mitra kerjanya.

            Fenomena seperti itu yang muncul pda PLN. Kehadirannya memang dibutuhkan. Hal ini karena aktivitas manusia tidak terlepas dari apa yang dinamakan listrik. Baik itu aktivitas yang ada pada public sector maupun private sector.

            Kehadiran benar-benar dirindukan. Di sisi lain, masyarakat tidak menyukai karena setiap berhadapan dengan PLN pasti akan dikalahkan dengan seribu alasan. Belum lagi dengan pelayan PLN yang tidak kunjung memuaskan.

            Diakui perbaikan demi perbaikan terus dilakukan PLN. Baik secara pelayanan maupun harga yang diterapkan. Kita bisa melihat akhir-akhir ini harga yang dikenakan cencerung meningkat dengan berbagai alasan. Pemerintah tidak mampu lagi mengelola, beban subsidi yang kian meningkat dan seabrek pembenaran sehingga biaya listrik bisa naik.

            Beberapa orang dari kalangan akademis dan orang yang concern terhadap permasalahan supply listrik ke konsumen menawarkan alternative sumber tenaga listrik. Ada yang menawarkan sumber tenaga listrik tenaga angin, air laut, solar cell, dan masih banyak lagi. Kenyataannya sumber alternatif yang ditawarkan tidak banyak mendapat respons yang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Alasannya banyak, karena lebih mahal, teknologinya lebih rumit dan berbagai alasan lain.

            Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya lebih menata diri. Di tengah persaingan merebut pasar dan mengedepankan costumer satisfaction (kepuasan pelanggan) dalam perusahaan modern, PLN mesti memperhatikan itu. Semua seluruh divisi yang menyangkut SDM yang ada di perusahaan ini harus tahu benar hal ini. Memang ada semacam arogansi dari PLN karena masih merupakan satu-satunya perusahaan yang menyuplai kebutuhan listrik dari masyarakat. Semestinya ini sudah mulai dihilangkan dari benak semua karyawan PLN.

            Langkah bijak yang kini diterapkan adalah melakukan kampanye untuk melakukan penghematan penggunaan di tengah-tengah krisis energi yang kian melanda dunia. Memang ada upaya ke arah tersebut di negara ini, namun gaungnya kurang keras. Berbagai cara termasuk dengan mengkomunikasikan dengan media massa juga dilakukan. Kenyataannya, keefektifan dari kampanye itu juga tidak begitu nyata. Selain langkah itu sudah bagus dan intensitasnya diperjelas, PLN juga perlu mengatur cara dengan melibatkan masyarakat dari pengguna listrik tersebut.

            Sekarang ini partisipasi aktif masyarakat (Community Involvement) menjadi sebuah mode baru mempercepat sebuah kampanye penyadaran. Termasuk penggunaan listrik secara hemat dan melakukan tindakan yang benar seperti dilarang melakukan pencurian listrik, membayar tepat waktu dan lainnya. Sebuah program tidak akan bagus bila keikutsertaan masyarakat yang terkait dengan program itu tidak banyak yang terlibat. Selama ini image masyarakat terhadap PLN tidak begitu bagus.

            Meski masyarakat menggunakan jasa dari PLN, itu semua karena tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan. Seandainya ada, bisa dipastikan harga yang harus dikeluarkan lebih mahal. Prinsipnya, lebih baik mendongkol sedikit dalam hati daripada harus membayar lebih mahal.

            Maka, PLN mesti melakukan kampanye yang lebih efektif dan cepat. Pengelola listrik ini harus mengupayakan negative image ini berubah dalam pencitraan yang positif. Komunikasi intensif menjadi solusinya. PLN harus mendekati masyarakat. Lewat community based tersebut, setiap ide dan pemikiran PLN bisa disebarluaskan. Termasuk didalamnya upaya mengatasi kesulitan dan memecahkan permasalahan bisa disaring dari situ. Kenyataannya bila kesadaran sudah bagus, mereka akan aktif memberikan solusi. Bahkan, bisa dipastikan sebagian masyarakat akan menjadi public relations yang bagus bagi PLN di komunitasnya.

            Dalam memilih mitra yang menyangkut dengan layanan pelanggan juga diperlukan selektivitas yang ketat. Terutama di beberapa tempat seperti PLN yang beroperasi di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah yang mencoba merangkul pihak ketiga dalam melakukan pencatatan meteran pada jalur listrik di rumah penduduk. Karena layanan pada masyarakat secara langsung yang membuat citra baik dan buruk cepat terbentuk. Kalau perlu, diperlukan sebuah pengujian cara menghadapi konsumen yang baik dan benar.

            Manajemen PLN juga harus menyakini satu hal, harus segera merespons keluhan pelanggan. Seharusnya manajemen berusaha melakukan testing lama waktu mengatasi masalah yang ada di lapangan. Apakah selama ini adanya pengaduan dari masyarakat segera diatasi. Misalkan saja antara waktu melaporkan keluhan dan tiba di lapangan sekitar satu jam, apakah pihak PLN segera memampatkan waktu dari satu jam menjadi lebih pendek lagi. Walaupun ada faktor lain seperti jarak antara kantor PLN dengan lokasi, kemacetan dan berbagai kendala yang bisa dimaklumi konsumen.

            Seandainya itu bisa segera direalisasikan, tentunya masyarakat akan menghargainya dan tentu tidak keberatan dengan adanya penambahan beban beaya yang masuk akan. Selama ini, kenyataan di lapangan memperlihatkan, sebagian besar karyawan PLN tidak cepat tanggap terhadap laporan gangguan. Saat dihubungi, banyak alasan yang dikemukakan. Entah tidak ada tenaga, tidak ada biaya, di luar jangkauan dan harus menunggu dari pimpinan. Mengapa ini terjadi, pihak PLN yang semestinya lebih tahu karyawan dan harus melakukan pembenahan.  

            Terlebih bila ada sebagian masyarakat yang cukup sadar akan tanggung jawabnya. Keharusan membayar tiap bulan yang hendak dijalankan seperti sahabat saya tersebut seharusnya direspons dengan positif dan cepat. Bukan membebani dengan dengan denda padahal semua kesalahan karyawan PLN yang mendistribusikan tagihan ke lain kecamatan. Mitra kerja PLN dalam hal ini KUD juga tidak mau tahu. Tidak ada respons dengan mengadakan penyelidikan atau bentuk apologize dari pihak PLN.

            Rasa memiliki dari masyarakat terhadap PLN bila sudah muncul sebenarnya akan menguntungkan PLN sendiri. Kekurangan PLN juga merupakan kekurangan mereka. Kelebihan PLN akan dinikmati bersama. Pertanyaannya, mau dan mampukah PLN melakukan langkah ini, semua tergantung pada PLN sendiri. Mereka harus mau melakukan perubahan dalam diri perusahaan ini untuk mencoba menerapkan cara ini. Semoga. ***

 

Heru Setiyaka, Praktisi Media

Tulisan ini Pernah di Muat di Harian Umum Radar Jogja (Jawa Pos Group), Maret 2010.