Home Idea Milih Orang Baik dan Itu (Maaf) Bukan Jokowi

Milih Orang Baik dan Itu (Maaf) Bukan Jokowi

570
0
SHARE
Milih Orang Baik dan Itu (Maaf) Bukan Jokowi

Keterangan Gambar : ilustrasi gambar dari @penadiri

Tagline Orang baik memilih orang baik. Itu beredar di mana-mana, dan semua pasti setuju. Setuju mengakui bahwa orang baik memang wajib dipilih. Ketika dua pilihan, satu orang baik dan satunya bukan, tentu kita wajib memilih orang baik. Demikian juga saat dua orang baik diajukan pada kita, pilihan terbaik adalah yang paling banyak baiknya dan sedikit jeleknya, untuk kita jadikan seorang pemimpin. Orang baik yang memimpin, tentu harapannya kebaikan pula yang dibawanya. Bukan sebaliknya, sebuah keburukan dan hal-hal negatif lainnya.

     Orang baik atau klaim orang baik, saat memimpin tentu tidak menimbulkan keburukan-keburukan dalam proses memimpin. Saat memimpin, pertentangan demi pertentangan tidaklah semakin lebar menganga. Dalam alam demokrasi, perbedaan adalah sebuah kewajaran. Perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Bahkan, sebagaimana apa yang dikatakan seorang penulis dan filsuf dari Perancis, Voltaire, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tetapi saya akan membela sampai mati hak Anda untuk mengatakan itu (Je hais vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les esprimer) . Ini menjadi ungkapan wajib dalam alam demokrasi.

     Lalu, bagaimana dengan Indonesia. Apakah sebagai negara demokrasi, pertentangan-pertentangan seperti itu hidup? Atau justru pelan dan pasti-dimatikan? Saat kita lihat beberapa waktu lalu, perkara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila adalah kata final, tidak diutak-atik, dan menjadi kesepakatan bersama, ada pihak yang ‘merasa’ unggul soal bernegara dan ber-Pancasila. Sebuah kenaifan kebangeten atau orang mengistilahkan sebagai naïf yang senaif-naifnya.

     Dalam agama Islam, persoalan perbedaan pendapat juga bukan larangan. Bahkan, merupakan sebuah rahmat. Lalu kenapa harus dimatikan? Kenapa perbedaan adalah sebuah ‘kesalahan’ besar? Apakah mereka tidak mengerti apa itu demokrasi? Perbedaan pendapat bukan dihidupkan-biar ada kontrol sosial-justru pelan-pelan dipinggirkan, berbeda dengan pemerintah adalah sebuah “kesalahan’, bahkan oleh mereka yang dulunya mengaku sebagai pejuang demokrasi saat menjatuhkan rezim Soeharto.

     Persoalan Pancasila dan NKRI adalah kata final dan tidak untuk dipertentangankan. Semua sama dalam kedudukannya sebagai warga negara. Sedangkan persoalan-persoalan yang harusnya diupayakan adalah merealisasikan nila-nilai Pancasila dan mewujudkan cita-cita sebagai NKRI tersebut secara benar dan cepat. Apa itu? Di antaranya memberi kesejahteraan warga negara, memberikan keadilan hukum, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan masih banyak lagi.

     Nyatanya, persoalan hukum saja, pemerintah sekarang kedodoran. Hal yang nampak di depan kita, persoalan hukum kepada pelaku korupsi (koruptor) yang remisinya bertumpuk-tumpuk, remisi kepada pembunuh wartawan (yang ini kemudian direvisi, karena protes luas dari masyarakat), terhadap pelaku pembakaran hutan (perusahaan yang melakukan, belum banyak yang dihukum/kena hukuman). Belum lagi menyentuh persoalan lain, seperti keberpihakan kepada petani yang masih jauh panggang dari api. Buktinya, impor yang masih saja berlangsung.

     Keberpihakan kepada pelaku usaha dalam negeri, di mana serbuan asing cukup mengerikan. Contoh paling terbaru saja, debat presiden yang harusnya menukik dan lebih esensial, soal industri online yang sudah dikuasai asing, dan starup dalam negeri yang tidak dilindungi, nyatanya hanya berkisar pada urusan kata “unicorn-yunicorn-unicon” dan meme-meme seputar itu.

     Saat ini, seperti yang selalu diungkapkan Ekonom UI Prof. Rhenald Kasali, sebagai era disruption. Namun era disruption yang dilontarkan, sekedar sebuah pernyataan atas sebuah kenyataan lemahnya negara melindungi rakyatnya. Dalam undang-undang disebutkan bahwa ada kewajiban negara melindungi rakyatnya. Rhenal mungkin menganut paham liberal. Di sisi lain, dasar Pancasila yang dipilih rakyat Indonesia adalah bukanlah liberal. Jadi, keberpihakan negara harus hadir. Itu baru sebagian. Masih banyak masalah yang belum dibenahi dalam lima tahun ini.

Kriteria orang Baik

     Kembali lagi ke orang baik. Sebenarnya kriteria orang baik apa sih? Banyak cerita, fiksi dan non-fiksi yang memperlihatkan contoh orang baik. Dalam cerita Inggris, Robin Hood adalah contoh nyata, bagaimana ia sebenarnya orang baik. Seseorang menjadi penjahat dan merampok harta tuan tanah yang kejam, dan membagi-bagikan kepada kaum miskin. Cerita seperti itu juga sebenarnya ada di Indonesia. Ada Jawara Betawi, Si Pitung dari Rawa Belong, berjuang dengan langkah serupa. Merampok para menir dan pribumi yang berpihak pada Belanda. Hasil rampokannya, dibagikan kepada warga desa.  Namun, ia tetap dicap sebagai penjahat.

     Apa seperti itu? Tentu tidak juga. Cerita itu hanya baik dan manis untuk cerita anak menjelang tidur. Lalu, orang baik yang bagaimana? Contoh mengenai itu cukup banyak. Bisa kita melihat Negara Bhutan. Dipimpin seorang raja bernama Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Bhutan mendapat julukan sebagai “Negara Paling Bahagia”. Raja ini memerintah sejak 2006 dan berusaha memperbaiki bidang pemerintahannya. Sebutan “Negara Paling Bahagia” akibat dari kebijakan dan program Gross National Happiness  yang dikeluarkan oleh raja. Ada pula Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda yang salah satu prestasinya adalah mengatasi krisis secara global. Contoh lain, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, yang ikut mengupayakan program kesehatan bagi para pengungsi dan menghentikan serangan udara Kanada di wilayah konflik yang diduduki oleh ISIS. Semua ini dilakukan untuk menjaga kondisi rakyat sipil yang seringkali terkesampingkan di wilayah konflik tersebut.

     Contoh dari dalam negeri, ada Muhammad Hatta. Ia dikenal sebagai sosok sederhana. Bahkan, begitu ia mundur dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tahun 1956, ia ditawari di Bank Dunia. Ia memilih menolak dan menjalani hidup sederhana. Ada Hoegeng Imam Santosa, mantan Kapolri yang berintegritas, jujur, dan tidak mempan disuap. Ada Agus Salim, yang hidup dalam kejujuran; Baharuddin Lopa, Jendral Sudirman, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

     Dari tokoh agama, ada KH AR Fachruddin, hingga meninggalnya masih mengontrak rumah. Ada pula pendiri NU KH Hasyim Al Asya’ri dan pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Semua itu contoh nyata seorang pemimpin yang berintegritas, jujur, dan konsisten.

     Dalam agama, kriteria orang baik juga disebutkan. Syekh  Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Nashoihul Ibad, ada tiga kriteria seseorang hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Pertama, seorang hamba akan menjadi orang baik, maka Allah menguatkan agamanya. Ia dikuatkan keimanannya, sehingga orang itu tetap teguh menapaki jalan kebaikan, meski godaan malang melintang. Kedua, dizuhudkan ia di dalam perkara dunia. Orang yang baik adalah seorang hamba yang tidak tergiur gemerlap dunia. Ia selalu mengingat peringatan Rasulullah, cinta dunia adalah pokok dari segara keburukan. Dan ketiga, diperlihatkan aib-aib dalam dirinya sendiri. Maksudnya, hamba yang baik tidak sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna dan selalu mencari-cari aib sesamanya. Ia dihindarkan dari merasa dirinya lebih baik dan memandang orang lain terlalu buruk. Ia juga berusaha untuk selalu introspeksi diri, mencari kekurangan diri dan memperbaikinya. Seperti itu dari sisi agama (Islam).

    Dari sisi psikologi, orang yang disebut baik adalah orang yang berperilaku baik (good behaviour, good character, dan good performance). Ada lima macam orang baik, (1).baik stabil(dari  sejak kecil memang baik), (2).baik sesudah insyaf (pernah berbuat baik), (3). orang yang pura-pura baik, (4). orang baik karena pamrih dan (5). baik imitasi(seolah-olah baik).

Orang Baik Jujur dan Tidak Berbohong

     Kriteria orang baik sudah kita temukan. Baik berdasar agama, dari sudut psikologi, berdasar kisah fiksi, atau juga berdasar orang-orang yang sudah pernah memimpin negeri ini. Setidaknya, pernah mengisi sejarah negara ini. Baik tokoh pemerintahan maupun agama. Semua bisa menjadi contoh, jadi tauladan. Inti dari contoh itu adalah integritas, kesederhanaan, dan kejujuran. Ini tidak boleh satu hilang, dan harus ada ketiga-tiganya. Begitu satu hilang, kurang lengkap, dan kebaikan dari tokoh itu akan berkurang.

     Seperti itulah yang memang pantas menjadi panutan dan menjadi pemimpin negara besar ini. Paling tidak, sebagian etos kerja dan kejujuran dari mereka yang diperlihatkan. Sedangkan orang yang bicaranya tidak jujur, orang yang berbohong, dan menuding pihak lain melakukan hoaks, padahal dirinya juga melakukan cara serupa, bisa dikategorikan bukan orang baik. Sudah jelas bukan, bahwa maling teriak maling bukanlah masuk dalam kategori orang baik.

Kala kita melihat presiden Indonesia Jokowi. Apakah ia masuk kriteria orang baik, bila melihat track record-nya. Sebagai orang Jawa, saat menjadi kacang lali lanjaran atau kacang lupa kulitnya, sudah kita pertanyakan kebaikannya. Apalagi sampai berbohong, bicara tidak berdasar data yang valid. Terus, apa yang harus kita banggakan dari orang yang tidak memiliki kejujuran seperti itu? Rekam jejak digital memperlihatkan track record presiden seringkali tidak konsisten. Bahkan, ia cenderung tak jujur saat mengeluarkan pernyataannya.

     Benar apa yang dikatakan, orang baik memang memilih orang baik. Sebagai rakyat Indonesia, kita memang wajib menjadi baik dan memilih orang baik. Sayangnya, orang baik itu bukan Jokowi. Maaf.(***)

Heru Setiyaka, Praktisi Media