Home Bedah Berita Mimpi-Mimpi Kartu Sakti dan Sulitnya Merealisasikan

Mimpi-Mimpi Kartu Sakti dan Sulitnya Merealisasikan

270
0
SHARE
Mimpi-Mimpi Kartu Sakti dan Sulitnya Merealisasikan

Keterangan Gambar : ilustrasi dari IDEAPers.com

Petahana kembali mengeluarkan janji-janji manisnya. Empat tahun sebelumnya, janji yang pernah diungkapkan, belum seluruhnya dipenuhi. Mobil Esemka, hingga kini tidak karuan ending-nya, pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang empot-empotan, janji perekonomian yang membaik dengan nilai dollar dipatok Rp 10 ribu, lapangan kerja yang lebih luas, buyback Indosat, dan masih banyak janji lainnya. Total jenderal ada 63 janji dari presiden.

    Semua janji terasa manis, semua diucapkan tanpa beban, oleh Jokowi. Ia belum merasakan dan mengetahui langsung bagaimana mengelola negara yang memiliki luas cukup besar ini, dengan kondisi keuangan dan perekonomian yang tidak baik, serta jumlah rakyat yang besar, ratusan juta orang. Demikian pula para pembisiknya, orang-orang di ring satu mereka, tidak memiliki data yang valid mengenai kondisi riil serta strategi yang jitu mengatasi perkembangan zaman yang cepat berubah.

     Empat tahun berlalu dengan semua janji-janji yang terasa aslinya, pahit dan getir. Semua hanya ucapan asbun (asal bunyi) buat memabukkan pendukungnya. Aslinya, tidak ada yang bisa direalisasikan. Menguap tanpa ada harapan sama sekali. Janji tinggal janji. Manis berganti pahit. Dan tiada ucapan minta maaf dari para pemberi janji pada rakyat yang terkena ‘kibulan.’ Tenggat waktu merealisasikan janji tinggal berhitung hari. Tanda-tanda akhir dari sebuah janji manis berujung kebohongan mendekati kenyataan. Dan apakah Anda masih berharap janji lama direalisasikan? Ataukah menutupi kebohongan janji lama dengan janji baru?

Jurus Lama Jokowi

Janji adalah hutang. Kata ini seringkali kita dengar. Kita berjanji kepada anak-istri, harus berusaha direalisasikan. Akhir-akhir ini, kita mendengarkan analogi soal janji presiden yang belum direalisasikan akan dibayar pada periode kedua. Sah-sah saja memberikan alasan seperti itu. Tidak ada yang salah, hanya kita juga harus cermat dan paham akan analogi tersebut.

     Janji presiden adalah janji dengan deadline lima tahunan. Sedangkan seorang yang menikah-pasangan suami-istri-berlaku selamanya. Jadi, semisal Anda belum bisa merealisasikan janji pada istri Anda dalam lima tahun, Anda tidak akan kena pinalti. Beda cerita dengan janji presiden, begitu lima tahun dan tidak terpilih, apakah ia tetap ditagih janjinya?

     Kembali ke janji presiden, saat berkampanye Jokowi menyatakan akan mengeluarkan Kartu Pra-Kerja. Mereka yang masih dalam taraf pengangguran, dan diutamakan pada lulusan SMK, akan mendapat tunjangan atau gaji dari pemerintah. Mereka juga mendapat pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan skill. (detik.com, 6 Maret 2019, dengan judul : Heboh Rencana Jokowi Mau Gaji Pengangguran). Sungguh sebuah janji yang menarik dan memikat hati. Tetapi, apakah Anda tahu, seberapa sulit janji tersebut direalisasikan?

      Kartu selain Kartu Pra-Kerja adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah. Entah bagaimana penjelasannya, belum ada informasi detail soal KIP ini. Demikian juga dengan Kartu Sembako Murah, yang sama, detail informasinya belum dibagikan.

      Sebelumnya, janji dilontarkan pula oleh petahana, untuk memberikan gaji pada perangkat desa pada tahun depan. Di luar itu, banyak janji seperti ekonomi yang meroket, lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dan masih banyak janji-janji lain yang menguap tanpa keterangan jelas. Tiga kartu sakti yang dijanjikan presiden menutupi semua janji yang tidak direalisasikan. Apakah Anda masih percaya? Padahal ada kalimat yang bagus, yang harus diingat bersama, satu kebohongan akan menutupi 1.000 kebohongan lain. Satu janji yang tidak bisa direalisasikan, akan menguap dengan janji-janji manis lainnya, yang juga belum tentu bisa direalisasikan. Apakah perlu sebegitu pesimistisnya? Bukan pesimistis, namun perilaku dan perkataan seseorang menjadi cermin ia bertindak di masa depan. Saat janji pertama tidak bisa direalisasikan dan ia diam atau tidak meminta maaf atas kekurangannya, bisa diartikan tindakan yang sama akan terjadi lagi di masa depan. Apakah Anda akan diberi mimpi indah lagi, tanpa realisasi yang jelas? Lebih baik menerima kondisi pahit namun benar dirasakan dalam kesadaran, daripada menerima kondisi manis namun hanya dalam impian.

Kartu Sakti Perlu Diuji

Apakah salah dengan kartu sakti versi pemerintah tersebut? Tentu tidak salah, toh itu baru janji. Soal realisasi yang sulit, itu lain perkara. Namun, Kartu Pra-Kerja tersebut hanyalah buaian janji yang sulit dilaksanakan. Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kebijakan tersebut tidak efektif dalam menekan pengangguran, khususnya lulusan SMK. Menurut Faisal, pemerintah seharusnya membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan bukan memberi kartu sakti tersebut. Hal sama juga diungkapkan Peneliti dari INDEF Bhima Yudhisira, kebijakan populis tersebut hanya menjadi disinsentif bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan. Justru menurutnya, ke depan apa yang dijanjikan pemerintah tersebut berbahaya, karena menjadi beban APBN. Padahal, periode selanjutnya (bila terpilih) akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (detik.com, Rabu, 6 Maret 2019).

      Bahkan, wapres Jusuf Kalla (JK) pun tidak ketinggalan berkomentar. Nadanya sama, pesimistis dengan rencana kartu ala Jokowi tersebut. Karena, untuk merealisasikan, tidaklah mudah. Banyak sebab lain, di luar APBN yang kepayahan. Jumlah pengangguran atau pencari kerja yang cukup tinggi, adanya gaji rendah guru honorer yang sudah dijanjikan penyelesaiannya, juga problema-problema lain buat petani, nelayan, dan golongan masyarakat lainnya.

      Bentuk peringatan dari para pakar dan JK seharusnya juga membuat kita menggunakan akal sehat. Saat sebuah janji manis yang sulit direalisasikan dengan berbagai pertimbangan, seperti APBN yang akan membengkak, dana untuk membiayai kartu sakti tersebut juga kesulitan sumbernya, mengharuskan kita lebih baik sadar diri. Sebuah janji manis yang tidak masuk akal, tentu berlawanan dengan akal sehat kita. Justru kemudian, kita harus waspada, mengapa mereka mengeluarkan kartu sakti? Bisa jadi, elektabilitas mereka sudah begitu payah. Mereka mati-matian ingin mempertahankan kekuasaan dan menggunakan segala cara, termasuk janji yang tidak masuk akal.

Penyakit Baru Warga Negara

Bila melihat defisit anggaran dari BPJS Kesehatan yang terjadi, ini adalah masalah serius bagi bangsa ini. BPJS Kesehatan merupakan tulang punggung masyarakat Indonesia. Saat BPJS Kesehatan yang koordinasinya langsung ke presiden, dan kondisinya sekarat, ada dua kemungkinan. Pelaksana tugas di BPJS Kesehatan memang benar-benar kurang capable mengatasi dan menjalankan BPJS Kesehatan. Mengapa masih dipertahankan? Kedua, BPJS Kesehatan adalah bertanggungjawab kepada presiden, dan tampaknya presiden tidak tahu harus bagaimana mengatasi kondisi yang tersebut. Bahkan, memilih dan menentukan orang yang mengurusi BPJS Kesehatan saja tidak bisa, apalagi memilih langkah nyata, cepat dan berkerja taktis.

     Upaya menutup defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJS Kesehatan saja tidak bisa dilakukan. Akibatnya, salah satunya BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar ke fasilitas kesehatan (rumah sakit) mitranya yang jumlahnya lebih dari 2.400 di seluruh Indonesia. Tunggakan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit mencapai Rp 16,5 triliun menurut klaim BPJS Kesehatan atau Rp 10,98 triliun menurut Kementerian Keuangan. Sungguh miris membacanya, dan sejauh ini pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa.

      Mengapa tulisan ini berbelok ke BPJS Kesehatan. Sebenarnya, pesan khususnya adalah, daripada memberikan janji-janji manis (baru) lebih baik menata yang sudah ada. Salah satunya BPJS Kesehatan, yang dibutuhkan segala lapisan masyarakat. sedangkan kartu sakti yang populis namun sulit direalisasikan, justru menyedot dana APBN secara tidak jelas. Dana APBN lebih baik disalurkan untuk hal-hal lain, seperti membereskan BPJS Kesehatan (salah satunya). Belum lagi dengan janji menaikkan posisi para pegawai honorer, dan masih banyak lainnya.

     Namun, kembali lagi ke janji kampanye calon presiden dari petahana. Upaya untuk melanggengkan kekuasaan benar-benar total. Namun, cara yang dilakukan juga tidak masuk akal. Ini bentuk dari sebuah kepanikan atas nama elektabilitas.

     Di akhir tulisan ini, kami mengingatkan bahwa di dalam Psikologi, ada sebuah penyakit berbohong yang dilakukan secara terus-menerus, tetapi penderitanya tidak mempunyai rasa bersalah apapun. Penyakit jiwa itu bernama Mythomania. Seorang berbohong terus-menerus untuk mendapatkan simpati dari pendukungnya, sebuah hal biasa di negeri ini. Hanya satu penyakit jiwa yang baru saja mulai mewabah. Penyakit itu adalah merasa biasa, justru senang dan tidak merasa sedih atau kecewa, saat dibohongi. Semoga kita dijauhkan dari penyakit tersebut.(***)

Heru Setiyaka, Praktisi Media