Home Idea Pandemi Covid-19 dan Mitigasi Pendidikan

Pandemi Covid-19 dan Mitigasi Pendidikan

39
0
SHARE
Pandemi Covid-19 dan Mitigasi Pendidikan

Keterangan Gambar : gambar milik ikidane nippon

Seorang teman SMP di lereng Merapi, yang kini berprofesi sebagai guru di pedalaman Kalimantan Timur mengeluhkan kesehariannya dalam Whatapps  Group (WAG) alumni SMPN Dukun, Magelang. Ia, pria bernama Agus Wandoyo tersebut mengungkapkan, sebagai guru dirinya merasa kangen pada murid-muridnya. Karena, dirinya tidak bisa mengajar dan rindu mengajar.

    Perintah work from home (WFH) dan school from home (SFH) membuat dirinya tak biasa apa-apa. Di tempat lain, para koleganya yang juga guru masih bisa mengajar melalui dunia maya, sedangkan dirinya tidak. Bukan karena malas, namun tempat dirinya tinggal tidak ada jaringan internet yang bagus dan stabil. Menurutnya, jaringan internet di daerahnya seperti lagu berjudul Benci Tapi Rindu-nya Rinto Harapan yang begini liriknya, ‘kau datang dan pergi, sesuka hatimu, kejamnya dikau, teganya dikau padaku,’ seperti itulah dia menggambarkan kondisi sinyal di tempatnya.

      Tentu saja, dalam cerita itu membuat anggota WAG tertawa renyah. Kondisi itu memang jauh dari bayangkan kita, karena kita berada di Pulau Jawa, di mana soal jaringan konektivitas internet cenderung bagus dan stabil. Tidak ada bayangan kita, bahwa saudara kita di luar Pulau Jawa kondisinya seperti itu. Bisa dibayangkan, seperti apa anak-anak saat ‘dipaksa’ belajar di rumah, dengan mengikuti perintah dari gurunya melalui jaringan internet. Minimal, memanfaatkan komunikasi ponsel yang dimiliki. Lha, kalau sinyal ponsel saja mundlap-mundlup, ya jangan berharap sinyal internet bagus. Untuk berkomunikasi suara dan pesan pendek (short message service/SMS ) saja, belum tentu lancar.

       Persoalan SFH mengemuka, saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim juga terkejut terkait dengan keluhan yang muncul dari kegiatan belajar di rumah secara online. Keterkejutan sang menteri bukan mengenai keluhan orang tua yang harus berperan sebagai guru, mendampingi anak-anaknya. justru Menteri Nadiem kaget saat mengetahui masih adanya keluhan tidak ada sinyal dan listrik. Dan keterkejutan kita adalah kok bisa, menteri tidak tahu persoalan itu. apakah dalam tubuh pemerintah tidak ada komunikasi antarmenteri? Atau Nadiem Makarim tidak pernah mendapatkan data dari bawahannya soal kekurangan melakukan proses SFH yang berbasis internet?  Beruntunglah, kekurangan dari SFH yang menggunakan berbagai macam opsi di online learning, diatasi dengan memanfaatkan siaran TVRI, sehingga belajar dari rumah bisa berjalan relatif lancar.  Sejauh ini tidak mengatasi problem secara menyeluruh, setidaknya mengurangi masalah atau menggantikan proses belajar mengajar secara tatap muka langsung.

        Masalah lain dari proses SFH adalah adanya koneksi internet namun tidak mampu menyiapkan kuota secara penuh. Belum lagi di daerah tentu, listrik juga tidak menyala penuh sehari-semalam. Mereka di daerah tertentu tersebut masih hanya bisa menikmati listrik pada jam-jam tertentu. Tentu ini juga butuh solusi. Tentu kita mendengar dari lingkungan sekitar kita, keluhan ibu-ibu yang harus menyiapkan dana lebih untuk memenuhi kebutuhan kuota yang otomatis naik mendadak.

       Memang, Nadiem melihat adanya kesenjangan dalam pendidikan tersebut, dan berharap daerah dengan keluhan tersebut harus ada perhatian yang khusus. Tidak meratanya pembelajaran ini harus segera dihilangkan, agar hak belajar dari anak-anak seluruh Indonesia benar-benar terwujud. Karenanya, perlu sekali bantuan yang spesial dan khusus. Bagaimanapun, kesenjangan tersebut mempengaruhi pengadaan teknologi digital di wilayah tersebut.

          Data di BPS, pada tahun 2017/2018, jumlah siswa SMK ada 4,9 juta, SMA sebanyak 4,8 juta siswa, siswa SMP ada 101, juta, dan tingkat SD ada 25,5 juta anak.  Di Negara yang berpenduduk 229 juta jiwa (tahun 2020 ini),  terdapat  75.436 desa dan 4.500 perguruan tinggi. Dengan profil tersebut, seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harusnya tahu kondisi anak-anak sekolah dan para mahasiswanya, sehingga mampu mengantisipasi saat pandemi Covid-19 menyerang. Tidak hanya dibutuhkan kesehatan dan imunitas, namun butuh endurance dalam menjalani proses SFH yang tentu menjemukan bagi anak-anak. Rencana untuk membuka sekolah dalam waktu dekat juga patut dipertanyakan urgensinya, di saat jumlah warga yang terpapar tidak menunjukkan angka menurun. Justru yang terjadi, di beberapa daerah terlihat naik dan semakin bertambah banyak.

        Sebagaimana dikatakan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M. Ramli Rahim , dirinya sepakat sekolah dibuka kembali. Namun dengan catatan, tidak ada tambahan kasus baru. Sebaliknya, jika masih ada potensi tambahan kasus baru, IGI berharap sekolah jangan dibuka dulu. Karena, IGI tidak ingin siswa dan guru menjadi korban selanjutnya.

     Ramli juga berharap, pemerintah harus serius mencermati perkembangan kasus Covid-19. IGI terus mencermati perkembangan kasus Corona setiap hari secara nasional. Bahkan, IGI menyarankan pada pemerintah menggeser tahun ajaran baru 2020/2021 yang sekitar Juli 2020 menjadi 2021. Pergeseran tersebut, tetap harus memastikan guru-guru honorer memperoleh jaminan hidup minimal. Tidak lupa, guru-guru di sekolah swasta wajib mendapat jaminan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Contoh Nyata

Ada kisah menarik dari Yogyakarta. Sebelum ada wacana lockdown dan rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jaringan pendidikan Muhammadiyah sudah menetapkan untuk ‘merumahkan’ para siswa dan mahasiswanya. Baru kemudian disusul sekolah negeri dan swasta di luar Muhammadiyah.

        Slain itu, di tengah pandemi COVID-19, dua kampus milik Muhammadiyah, Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD)  berpendapat, universitas wajib hadir saat masyarakat membutuhkan. Kedua kampus itu bergerak mencari jalan keluar. Kampus tidak mau menyerah pada keadaan yang memaksa mereka tidak bisa belajar dan kuliah secara tatap muka. System perkuliahnnya pun secara daring. Tentu saja ini tidak dimonopoli keduanya. Banyak kampus, swasta dan negeri  melakukan langkah serupa. Sistem kuliah menggunakan aplikasi meeting bersama menjadi pilihan. Menariknya, keduanya memberikan subsidi pada pulsa dan kuota internet bagi siswanya. Juga menyiapkan ribuan laptop dan komputer untuk mendukung upaya tersebut.

       Di luar itu, baik UMY maupun UAD tidak berpangku tangan dan tutup muka terhadap warga sekitar kampus dan para mahasiswa yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Mereka membagikan ribuan paket sembako bagi warga sekitar kampus. Tidak ketinggalan, para mahasiswa yang di kos-kosan didata dan mendapat ‘jatah’ bantuan agar tidak ada anak didiknya yang menderita. Bahkan, pihak kampus menjemput bola dengan mengetuk pintu-pintu kos untuk memberikan bantuan. Para dosen dan karyawan mendapat tugas tambahan mendata dan bertanya pada mahasiswanya.

        Saat bulan puasa ini, ribuan takjil tetap disiapkan. System pembagiannya dilakukan dengan cara unik, yakni ber format drive-thru. Para mahasiswa cukup mendaftar secara online lalu menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) saat hendak mengambil. Intinya, semua harus makan dan tidak boleh ada yang kelaparan.

        Lebih-lebih untuk kampus UMY. Kampus tersebut memberikan bantuan pda masyarakat dalam skala lebih besar. Warga sekitar kampus diberi paket sembako. Profesi-profesi yang dianggap rentan seperti marbot masjid, ustadz, karyawan SD dan PAUD, menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan.

         Tentu saja, dua kampus itu hanya contoh dari sekian kerja keras dari lembaga pendidikan yang concern terhadap upaya mengatasi dampak dari pandemi Corona. Ada banyak sekali organisasi, kelompok masyarakat, hingga individu yang bergerak membantu. Tujuannya bukan sekedar membantu, namun di balik itu dalah mengajak untuk tetap optimisme menjemput hari esok yang lebih baik.

Mitigasi Pendidikan

Permasalahan di dunia pendidikan di Indonesia sangat kompleks. Sesuai dengan luas Indonesia dan beragamnya masyarakat yang ada. Tidak usah jauh-jauh ke luar pulau Jawa, permasalahan pendidikan di Jawa saja tidak mudah diatasi. Rentang problema pendidikan yang beragam membutuhkan solusi yang tepat. Terkadang, solusi di daerah tidak harus diatasi dengan pola nasional. Justru terkadang local wisdom (kebijakan daerah) sudah bisa memupus masalah yang timbul. Untuk beberapa hal, seperti kendala listrik dan jaringan internet, memang hanya pusatlah yang mampu mengatasi. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam membangun jaringan listrik dan internet di seluruh pelosok negeri.

        Langkah jitu dari UMY dan UAD patut diapresiasi dan perlu dinasionalkan. Tidak seluruhnya, cukup sebagian saja. Misal, bantuan jaringan internet . untuk membangun BTS tentu membutuhkan investasi yang besar. Bantuan seperti BTS mobile bisa menjadi solusi. Semisal, pemerintah menyewa kepada provider telekomunikasi tertentu dengan harga bersabahat. Bantuan pulsa untuk paket data patut direalisasikan secara menyeluruh. Terutama untuk anak-anak dari kelompok miskin, di mana orang tuanya mempunyai ponsel saja tidak ada.

         Kisah nyata di lereng Merapi, ada sebuah keluarga miskin, di mana anak-anaknya masih bersekolah dasar di kampung tersebut. Saat pandemi Corona seperti ini, anak wajib belajar di rumah. Untuk kesehariannya, para siswa mendapat kiriman soal lewat WA (whatsapp) dan mengirimkan jawaban via platform sosial media yang sama. Orang tua dari si anak tersebut, saking miskinnya tidak memiliki ponsel. Jangankan berpikir untuk punya, memegang saja belum pernah dilakukan orang tua si anak.

          Untuk memperlancar SFH, si anak nebeng pada tetangganya yang juga memiliki anak sekelas. Untuk satu-dua hari atau satu-dua minggu, tentu nebeng-nya  anak tersebut tidak menjadi masalah. Namun, SFH diperkirakan hingga akhir tahun. Artinya, berbulan-bulan pola tersebut akan berlangsung. Dari situ, tentu semua patut dikasihani. Baik si anak maupun tetangganya. Di sini, negara wajib hadir memberikan bantuan pada mereka, minimal bantuan paket data untuk internet.

            Daerah dengan kondisi tidak ada listrik dan jaringan telekomunikasi, cara tradisional seperti guru menyiapkan tugas untuk seminggu atau sebulan ke depan bisa dilakukan. Cara pendistribusian ke siswa bisa menggunakan jasa pos, atau diantar menggunakan ojek online, atau menggandeng para relawan yang ada. Tentu saja disiapkan bantuan operasional, misal untuk ongkos pembelian bahan bakar/bensin dan lainnya. Akan lebih komplit lagi bisa melibatkan jaringan pemerintah desa atau organisasi massa (ormas) dan organisasi keagamaan  yang ada.

          Langkah mitigasi pendidikan ini patut dirancang secara sistematis dan memperhatikan betul kondisi masing-masing daerah. Sedikit format yang berbeda, menyesuaikan kondisi daerah masing-masing patut dilakukan. Harapannya, pendidikan di Indonesia tetap berjalan normal dan tetap menghasilkan pendidikan yang terjaga kualitasnya. Kekhawatiran terjadinya generasi yang hilang (lost generation) dalam system pendidikan kita, bisa dipupus secepatnya. Mari bergerak dan tetap optimistis.

--------------------------------------------------------------------------------

Heru Setiyaka

Bekerja pada Perusahaan Konsultan dan Mahasiswa Program Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

 

Tulisan ini dimuat di https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/15/57077/pandemi-covid-19-dan-mitigasi-pendidikan 

pada  Hari Jumat, 15 Mei 2020.