Home Bedah Berita Urusan Lingkungan dalam Lingkaran Jokowi

Urusan Lingkungan dalam Lingkaran Jokowi

175
0
SHARE
Urusan Lingkungan dalam Lingkaran Jokowi

Keterangan Gambar : ilustrasli lahan hutan yang diambil dari aktual.com

Salah data. Mengungkapkan data secara ngawur dan berujung fatal. Itulah yang dipaparkan Jokowi saat debat melawan penantang, Prabowo Subianto. Entah apa yang terbersit di kepala presiden saat itu, saat mengatakan persoalan data kebakaran hutan yang sudah tidak ada selama tiga tahun terakhir. Nyatanya, semua media ramai-ramai membantah. Termasuk greenpeace, lembaga nirlaba yang konsern terhadap permasalahan lingkungan, di mana keberadaan hutan menjadi bagiannya.

Berikut ini beberapa kesalahan data yang terkait dengan lingkungan dan kehutanan:

1. Soal Pembebasan Lahan

Presiden Jokowi mengatakan dalam 4,5 tahun hampir tak ada konflik pembebasan lahan. Benarkah? Padahal, Greenpeace mencatat, pada 2015 terjadi konflik di masyarakat Batang yang terdampak pembangunan PLTU. Di tempat berbeda, Direktur Pusat Penelitian Energi Asia, Adhityani Putri menyebut, konflik ini masih berlangsung hingga hari ini dan berujung pada gugatan bahkan pemindahpaksaan permukiman warga. Kasus yang masih berlangsung, di antaranya, kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah yang berujung pada gugatan masyarakat. PLTU Batang masih menyisakan konflik pembebasan lahan. Hingga 2016, 71 orang masih menolak pindah di mana mereka akhirnya ‘dipindahpaksakan.’ Konflik lain terjadi pada proses pembangunan bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta Airport) di Kulon Progo.

Dalam Kompas.com yang terunggah pada Juli 2018, tercatat adanya warga yang tidak mengambil uang ganti rugi yang disiapkan pemerintah atas tanah mereka yang akan dibangun sebagai lahan bandara. mereka menolak penggusuran yang dilakukan. Catatan peneliti lembaga pemerhati lingkungan Auriga, Iqbal Damanik juga sama, bahwa masih banyak konflika yang terjadi. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang 2017 atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik.

Sementara itu, sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik atau 30 persen. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik atau14 persen, disusul sektor pertanian dengan 78 konflik atau 12 persen. Kesimpulannya, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), terjadi 1.361 letusan konflik agrarian dan tahun 2018, konflik lahan terkait infrastrukut ada 16 kasus. (http://suar.grid.id, Senin, 18 Februari 2019).

2. Permasalahan Kebakaran Hutan

Jokowi menyebutkan, satu di antara keberhasilannya dalam memimpin Indonesia selama 4 tahun terakhir adalah menekan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan, dengan congkak ia mengatakan, selama tiga tahun terakhir pemerintahannya, kebakaran hutan sudah bisa diatasi.

Justru ini blunder presiden. Greenpeace Indonesia memberikan bantahan atas pernyataan Jokowi itu melalui Twitter miliknya, @GreenpeaceID, Minggu (17/2/2019). Greenpeace mengungkapkan kebakaran hutan besar terjadi pada 2015 dan masih terus terjadi hingga saat ini.

3. Produksi Kelapa Sawit

Jokowi mengatakan, produksi kelapa sawit di Indonesia sudah 46 juta ton per tahun. Padahal, sumber data BPS mencatat, produksi kelapa sawit dalam satu tahun tidak mencapai 46 juta ton.

Rata-rata masih di angka 30 juta ton tiap tahun. Contohnya, tahun 2015 sebesar 26,5 juta ton, tahun 2016 sebesar 31,4 juta ton, dan 2017 hanya 34,4 juta ton. Semua jauh dari angka yang disebutkan presiden.

4. Kepemilikan Lahan

Jokowi juga menyerang Prabowo soal kepemilikan lahan yang cukup besar. Ternyata seperti menuding dengan jari telunjuk, empat jari lainnya mengarah pada dirinya, pada timses. Sejumlah bisnis lingkungan dengan penguasaan lahan berukuran jumbo yang bertalian dengan sejumlah politikus di lingkaran Joko Widodo. Salah satunya adalah Luhut Pandjaitan. Luhut tercatat berkaitan dengan penguasaan 15.721,21 hektare tanah di Kutai Kartanegara.(Koran Tempo, Selasa, 19 februari 2019), Luhut tercatat berkaitan dengan lahan tambang seluas 683 hektare melalui PT Indomining, anak usaha PT Toba Bara Sejahtra Tbk. Selanjutnya, ia juga disebut menguasai 8.634,21 hektare lahan sawit melalui PT Perkebunan Kaltim Utama, 2.990 hektare lahan tambang melalui PT Adimitra Baratama Nusantara, serta 3.414 hektare lahan tambang melalui PT Trisensa Mineral Utama. Sebuah jumlah yang umpak-umpakan, kata orang Jawa.

Belum lagi nama-nama lain. Kalo ditotal, lahan korporasi yang terhubung langsung dengan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan tim bayangan pendukungnya melampaui 140 ribu hektare. Nama-nama yang masuk dalam mereka yang menguasai lahan, selain Luhut Binsar Pandjaitan, ada Surya Paloh, Oesman Sapta Odang (OSA), dan Hary Tanoesoedibjo. Belum lagi lahan perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir.

Jurus Mabuk, Kena Teman Sendiri

Banyak pihak menyayangkan upaya Jokowi mengungkap luas lahan yang dikuasai Prabowo hanya berhenti di situ saja. Persoalan yang lebih luas tidak dipaparkan. Seakan-akan dia hanya melakukan black campaign dan menyerang pribadi lawan. Padahal, penguasaan lahan dengan cara benar tidak melanggar hukum yang berlaku.

Di satu sisi, pernyataan Jokowi menunjukkan korporasi telah menguasai lahan berskala besar di Indonesia. Padahal, korporasi yang menguasai lahan tidak hanya di kubu lawan, justru di kubu sendiri lebih banyak dan dipertanyakan cara penguasaannya. Selama ini, tidak ada yang terbuka dengan persoalan itu, banyak pula yang justru tutup mata. Kini, fakta sudah tersingkap dan berharap siapapun yang memerintah nantinya, harus menawarkan bagaimana mengatasi dominasi korporasi atas lahan yang memperlebar kesenjangan perekonomian tersebut. Walhi sendiri telah memberikan tantangan kepada Presiden Jokowi apakah mampu untuk menjawabnya. Mari ditunggu bersama-sama, setidaknya sebelum 17 April 2019 mendatang.

Rakyat Indonesia bisa jadi pesimistis terhadap kemampuan dan kemauan Jokowi menjawab tantangan Walhi tersebut. Rasa pesimistis yang menjangkiti rakyat Indonesia sebagai sesuatu yang wajar. Karena, dipastikan presiden Jokowi tak kan berani melakukannya. Semoga saja, presiden yang baru akan mengambil langkah demikian, karena tidak mungkin mengharapkan dari presiden yang sekarang. Buktinya, ia hanya memiliki kepentingan menyerang lawan politik dan tidak memberikan transparansi informasi terhadap timses-nya, yang ternyata ‘gila-gilaan’ dalam menguasai dan mengeksploitasi lahan. Jurus mabuk ternyata benar-benar ampuh. Niat menyerang lawan, ternyata mengenai teman-temannya.he…he…he…(***)

 

Heru Setiyaka, Praktisi Media