Home Bedah Berita Wacanakan Dwifungsi ABRI, Khianati Reformasi

Wacanakan Dwifungsi ABRI, Khianati Reformasi

222
0
SHARE
Wacanakan Dwifungsi ABRI, Khianati Reformasi

Keterangan Gambar : ilustrasi diambil dari imparsial.org

Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah kembali ke barak. Fungsi utama adalah sebagai tentara yang mempertahankan keamanan nasional. Kembalinya ke barak menjadi tonggak penting dalam reformasi negeri ini, setelah cengkraman orde baru (orba) yang cukup panjang.

     Sebelumnya, TNI atau dahulunya dikenal dengan sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki dua peran penting, yakni fungsi keamanan dan fungsi sosial-politik. Peran mereka para anggota ABRI yang masih aktif, bisa masuk segala lini kehidupan sipil yang ada di Indonesia. Tentu saja, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan keberadaan awal dwifungsi ABRI, mengingat saat itu adanya berbagai pemberontakan, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melatarbelakangi. Yang pasti, sejarah tinggal sejarah, keburukan dan kebaikannya telah kita sepakati untuk ditinggalkan. Titik.

     Bukan melihat baik atau benar, adanya dwifungsi ABRI saat itu. Fakta sejarah telah menunjukkan semuanya. Seiring bergulirnya waktu, tentu dwifungsi ABRI tidak lagi dibutuhkan. Kepemimpinan masyarakat sipil (civil society) lebih dibutuhkan dan menjadi pilihan rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya orde baru, dan masuk orde reformasi, dwifungsi ABRI sudah tidak ada lagi. Fix, semuanya sepakat. Tidak ada yang merubah dan berubah. ABRI melakukan reformasi diri, dengan terlebih dulu mengganti nama TNI. Mereka telah kembali ke barak. Mereka telah kembali fungsinya, menjaga NKRI, menegakkan amanat negara untuk mempertahankan kedaulatan negeri Via Vallen ini. Hasil reformasi 1998 telah menghasilkan satu kesepakatan bersama. Peran TNI sebagai alat pertahanan sudah dipisahkan sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/2000. Desakan saat itu memang tegas, yakni TNI kembali ke barak alias stop dwi fungsi ABRI.

       Bagaimanapun, keterlibatan TNI dalam ranah sipil sebenarnya bertentangan dengan UU TNI Nomor 34 tahun 2004. Militer dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk melawan musuh dalam peperangan. Jika peran di luar itu, sebenarnya menyalahi raison d’être dari militer itu sendiri. Sindirian keras dari Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Mochtar Pabotinggi cukup menampar pengusung isu kembalinya dwifungsi ABRI. Ia beralasan, adanya perbedaan karakter antara militer dan sipil. Fungsi TNI, ungkapnya, adalah menjaga pertahanan dan keamanan. Personalnya dididik untuk menumpas, tidak untuk berdiskusi atau berunding. Sipil sebaliknya, dididik untuk bicara, bermusyawarah. Jika benar-benar dilaksanakan, ia khawatir akan terjadinya monopoli kekuasaan di lembaga yang dimasuki perwira aktif TNI. Contoh itu sudah terjadi sepanjang pemerintahan orde baru.

Sejarah Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI memang pernah Berjaya. Saat itu, pada orde baru. Peran militer aktif berkuasa dan terlibat penuh dalam pemerintahan. Seorang perwira TNI bisa menjadi kepala daerah, karena ditunjuk untuk tugas sosial politik. Peran militer berperan ganda. Ia memiliki tugas multikompleks, menjaga keamanan, ketertiban negara dan memegang kekuasan mengatur negara. Semua lini biasa dikuasai.

      Konsep tersebut, awalnya muncul pada tahun 1958. Pertama kali diusulkan oleh Jendral AH Nasution kepada Presiden Sukarno dengan menamai konsep “Jalan Tengah”. Saat peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang, Jawa Tengah pada 13 November 1958, Nasution kepada Presiden Sukarno menawarkan konsep tersebut dan memberikan peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil. (Kumparan.com, Sejarah Dwifungsi ABRI dan ISU TNI Berpolitik, 26 September 2017).

     Seiring pergantian presiden dari Sukarno ke Soeharto, konsep jalan tengah dan kemudian diistilahkan sebagai Dwifungsi ABRI mulai diterapkan. Cara ini digunakan sebagai pembenaran militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan. Secara organisatoris, TNI menguasai jabatan di lingkungan pemerintahan. Menteri, gubernur, bupati, wali kota mulai dikuasai. Mereka juga masuk dalam parlemen dengan baju Fraksi ABRI/TNI.

     Kekuatan militer semakin menjadi. Terlebih sejak lahirnya Partai Golkar pada tahun 1964. Partai Golkar lahir untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kehidupan politik saat itu.  Militer Berjaya, seiring kemenangan Partai Golkar dalam pemilu pertama tahun 1971. Kemenangan Golkar hingga lima kali berturut-turut. Jalur masuk Golkar saat itu juga ada dari ABRI, satu dari tiga jalur yang ada di Golkar.

       Dwifungsi ABRI hilang, seiring hadirnya orde reformasi. Istilah yang keren saat itu adalah kembali ke barak. Fungsi utama TNI kembali menjaga pertahanan dan keamanan Negara. Tidak lebih dan tidak kurang. Mereka dilarang ikut campur dalam urusan pemerintahan dan politik. TNI harus netral, karena TNI milik semua masyarakat.

Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI

Wacana menghidupkan lagi dwifungsi ABRI dilontarkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia mewacanakan penempatan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Usulan itu lahir seiring dengan rencana restrukturisasi yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap perwira TNI. (Tirto.id, Wacana Perwira TNI Isi Pos Sipil, Jokowi Jangan Hidupkan Dwifungsi, 7 Februari 2019).

      Pemerintah sendiri menolak istilah tersebut, meski mereka berniat menempatkan perwira aktifnya di berbagai lembaga pemerintah. Setidaknya ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan tidak ada rencana untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Yang ada adalah wacana menempatkan TNI aktif ke pos atau jabatan di pemerintahan yang sesuai dengan kapasitasnya.(viva.co.id, Wacana Dwifungsi TNI, Luhut: Kita Kan Enggak Bego, Minggu, 24 Februari 2019).

     Mungkin ini yang dinamakan serupa tapi berbeda nama. Istilahnya lain, namun aplikasinya sama, penempatan perwira aktif di lembaga pemerintahan. Tentu saja, ini akan bertentangan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Terutama pada Pasal 47 ayat 2, di mana berbunyi, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti kementerian pertahanan, kemenkopulhukam, sekmil presiden, lemhanas, intelijen Negara, sandi Negara, dewan pertahanan nasional, narkotika nasional, dan mahkamah agung. Selain itu, ada kesempatan bersama, yakni komitmen menjaga supremasi sipil dan mendorong TNI tetap professional.

     Soal TNI sendiri, pemerintah seharusnya melihat jangka panjang keberadaan mereka. Sejak perekrutan hingga pos penempatan tentu sudah diatur sedemikian rupa. Seandainya masuk ke lembaga sipil, tentu keharusan non-aktif atau pensiun menjadi syarat utama. Estafet kepemimpinan TNI di era Jokowi sendiri sedikit-banyak bermasalah, seiring adanya perwira-perwira yang karirnya melompat, karena tarikan kepentingan politik cukup kentara. Tentu ini akan mengganggu suksesi di tubuh TNI sendiri. Beberapa perwira yang harusnya urut kacang masuk dalam pangkat lebih tinggi dilompati oleh yuniornya. Tentu saja, ini diperbolehkan jika ada prestasi yang cemerlang. Namun, adakah dari mereka memiliki prestasi yang cemerlang? Anda bisa melihat dan membandingkan sendiri. Kenyataan itu menjadi tugas dari kepala Negara untuk meluruskannya, bukan membuat semakin runyam. Dengan keadaan ini, sebenarnya di tubuh TNI ada bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu, saat ketidakadilan, ketidakprofesionalan, dan faktor politik terlalu dominan dalam mendapatkan jabatan.   

Bertopeng Reformasi

Rezim orde baru (orba) memang sudah berakhir. Rohnya masih bergentangan di mana-mana. Keberadaan orang-orang orde baru yang di sekitar istana begitu kentara. Tidak heran, wacana dwifungsi ABRI-dengan seribu alasan dan beda nama, akan selalu didengungkan. Mereka memiliki kepentingan dan menafikan supremasi sipil. Mereka masih mendampakan “masa keemasan” zaman orde baru. Mereka memakai topeng reformasi dan masih merupakan orang lama dari sebuah kejahatan orde baru.

      Apakah presiden tidak tahu? Tidak masuk akal bila presiden tidak tahu. Bahkan, presiden begitu dekat dengan mereka, dan menjadi bagian dari pemerintahan yang sekarang. Awal kepemimpinan Jokowi yang diharapkan lebih bersih dan menjauh dari “para personal” pengikut orde baru ternyata jauh api dari panggan. Harapan kita musnah, dan kenyataan begitu menyakitkan. Presiden seakan mengkhianati kita. Presiden tidak menghentikan dan menindak mereka yang mewacanakan lahirnya dwifungsi ABRI. Diamnya presiden bisa kita artikan mengamini wacana itu, meski bisa jadi presiden tengah dilanda kebingungan. Mereka yang bertopeng orde baru dibutuhkan untuk melanggengkan kepemimpinannya dan melenggang dua periode. Di satu sisi, presiden tentu tidak ingin mengkhianati reformasi.

     Teori Psikoanalisis Sigmon Freud mengatakan, kecemasan berkembang dari konflik antara system id, ego, dan superego.  Ada tiga kecemasan yang muncul, kecemasan realitas, kecemasan neurotic, dan kecemasan moral atau rasa takut terhadap hati nuraninya. Presiden tentu memiliki hati nurani. Tentu saja kegaulan atau kebimbangan presiden akan melahirkan rasa bersalah. Tentu kita tidak ingin dipimpin presiden yang memiliki rasa bersalah seumur hidup dengan melahirkan putusan yang tidak tepat. Mari, kita dukung presiden menyetop wacana dwifungsi ABRI tersebut dan ‘menjitak’ bawahannya yang menelorkan wacana tersebut. Jika tidak mampu, biarlah presiden yang menggantikannya yang akan melakukan tugas tersebut.(***)

Heru Setiyaka, Praktisi Media